Di tengah kesibukan Korea Selatan mempersiapkan pemilihan presiden, kapal patroli Korea Utara terpantau melewati wilayah de facto Selatan. Korsel lantas memberikan tindakan atas hal tersebut.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Rabu, 09 Maret 2022 - 11:10 WIB
WowKeren - Seperti yang diketahui, hubungan antara Korea Selatan dengan Korea Utara memang tidak dalam kondisi baik. Keduanya sejauh ini diketahui masih dalam kondisi "perang dingin".
Pada Rabu (9/3), seorang pejabat Korea Selatan mengatakan kepada AFP, bahwa pihaknya telah menangkap sebuah kapal Korea Utara yang tidak bersenjata dan tujuh awak, hingga akhirnya melepaskan tembakan peringatan ke kapal patroli yang diduga mencoba melakukan intervensi.
Seorang pejabat Kementerian Pertahanan Korsel mengatakan bahwa kapal patroli Korut itu melintasi perbatasan laut de facto di lepas pantai barat semenanjung itu pada Selasa (8/3) pagi, sembari mengejar sebuah kapal yang menuju selatan.
Melihat hal tersebut, Angkatan Laut Korsel pun melepaskan tembakan peringatan terhadap kapal patroli Korut, yang kemudian berbalik dan kembali ke Utara. Sementara tujuh awak kapal yang berhasil ditangkap itu pun diinterogasi oleh pihak berwenang.
Sementara itu, Yonhap melaporkan bahwa anggota kru kapal tersebut mengatakan kepada pihak berwenang bahwa mereka telah melintasi perbatasan laut karena "kesalahan navigasi"dan "sangat menuntut kembali" ke Korea Utara. Di sisi lain, pejabat pertahanan Korsel menolak untuk mengkonfirmasi rincian tersebut, mengutip penyelidikan yang sedang berlangsung.
Adapun insiden itu terjadi diketahui pada saat warga Korsel memberikan suara pada hari tersebut dalam pemilihan presiden, saat ketegangan meningkat di kawasan itu dengan Korut, yang telah memulai serangkaian uji coba senjata yang memecahkan rekor di tahun 2022 ini.
"Sebuah kapal patroli yang melintasi perbatasan laut de facto pasti akan mengambil dimensi politik karena terjadi pada malam pemilihan presiden Korea Selatan," tutur Leif-Eric Easley yang merupakan seorang profesor di Universitas Ewha, Seoul, dilihat pada Rabu (9/3).
Easley mengungkapkan bahwa biasanya Korut akan menuntut pemulangan segera warganya, namun hal itu bisa diperumit oleh pandemi. "Korea Utara secara ketat mengisolasi infrastruktur perawatan kesehatannya yang buruk dan populasi yang tidak divaksinasi dari pandemi global," lanjut Easley.
"Orang-orang yang pernah berada di Korea Selatan sebagai negara yang melaporkan rekor angka baru COVID-19 mungkin tidak diterima," ungkap Easley. Artinya bahwa kemungkinan besar awak kapal yang ditangkap Korsel itu, Korut tidak akan menuntut untuk segera memulangkan warganya.
(wk/tiar)
