Rusia Dikeluarkan Dari Jaringan SWIFT, Jepang Minta Pertukaran Criptocurrency Dihentikan
Pixabay
Dunia

Sejak invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina beberapa waktu lalu, membuat negara tersebut dijatuhi banyak sanksi oleh sejumlah negara. Bahkan juga jaringan pembayaran internasional utama.

WowKeren - Imbas dari invasi yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina tampaknya membuat negara yang dipimpin oleh Presiden Vladimir Putin itu mendapatkan banyak sanksi, khususnya di sektor perekonomian.

Seperti yang terjadi baru-baru ini, adapun tujuh bank Rusia diketahui dikeluarkan dari jaringan pembayaran internasional utama yang dikenal sebagai SWIFT pada Sabtu (12/3) lalu. Mengingat cryptocurrency tidak ditransfer melalui bank dan pembatasan bervariasi di negara dan bursa, hal ini lantas memicu kekhawatiran bahwa mata uang tersebut mungkin menjadi celah untuk menghindari beberapa sanksi.

Di sisi lain, setelah Rusia dikeluarkan dari jaringan SWIFT, pada Senin (14/3), pemerintah Jepang lantas meminta pertukaran cryptocurrency domestik untuk menghentikan transaksi dengan organisasi dan individu Rusia serta Belarusia, yang dikenai sanksi setelah invasi Moskow ke Ukraina.

Selain itu, arahan pemerintah Jepang tersebut muncul usai para pemimpin negara G7 menegaskan bahwa Rusia tidak dapat menggunakan aset tersebut untuk menghindari sanksi, dan itu didasarkan pada pembekuan aset Jepang saat ini dari individu dan organisasi Rusia dan Belarusia.


Sementara itu, cryptocurrency sendiri diketahui telah dikenakan sanksi Jepang pada Rusia untuk mengganggu perdagangan dan transfer uangnya. Meski demikian, terlepas dari permintaan tersebut, sulit rasanya untuk memantau transfer yang dilakukan secara langsung antara pengguna cryptocurrency.

Di sisi lain, juga ada seruan pemerintah ke 30 pertukaran cryptocurrency untuk tidak mentransfer aset yang menargetkan 44 individu Rusia, termasuk Presiden Putin dan 10 kelompok lainnya. Sementara untuk Belarusia, yang telah membantu Rusia dalam invasinya ke Ukraina, dan 15 organisasi lainnya juga dikenakan sanksi serupa.

Kemudian, pemerintah Jepang juga meminta bursa untuk meningkatkan pemantauan mereka terhadap aset kripto dan melaporkan kepada otoritas keuangan setiap transaksi mencurigakan yang mungkin melibatkan Rusia dan sekutunya yang terkena sanksi.

Sebelumnya, pada Jumat (11/3) lalu, para pemimpin negra G7 merilis sebuah pernyataan. "Kami akan memastikan bahwa negara dan elit Rusia, proksi dan oligarki tidak dapat memanfaatkan aset digital sebagai sarana untuk menghindari atau mengimbangi dampak sanksi internasional," bunyi keterangan pemimpin negara G7, dikutip pada Senin (14/3).

(wk/tiar)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait