AS Berlakukan Larangan Perjalanan Terhadap Tiongkok Atas 'Tindakan Represif' Ke Muslim Uighur
Dunia

Adapun larangan tersebut dijatuhkan kepada Tiongkok tidak lama dari pembicaraan antara Biden dengan Xi Jinping terkait invasi Rusia terhadap Ukraina. AS sendiri memang mengecam Tiongkok atas tindakan terhadap minoritas.

WowKeren - Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok diketahui memang tidak dalam kondisi baik. Seperti yang diketahui, AS mengecam tindakan Tiongkok yang dinilai mendiskriminasi agama hingga etnis minoritas.

Kekinian, pemerintahan Presiden AS Joe Biden memberlakukan larangan perjalanan kepada pejabat Tiongkok yang diduga melakukan penindasan terhadap Muslim Uighur, serta etnis dan agama minoritas lainnya.

Pada Senin (21/3), Departemen Luar Negeri AS mengumumkan bahwa pihaknya melarang pejabat bepergian ke AS karena keterlibatan mereka dalam "tindakan represif" dan tindakan keras terhadap kebebasan berbicara dan beragama di Tiongkok dan luar negeri.

Akan tetapi pihak Departemen Luar Negeri AS tidak menjelaskan secara gamblang pejabat mana yang akan dikenai larangan yang diperluas atau mengatakan berapa banyak yang akan terpengaruh.


Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken pun mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa sanksi tersebut akan dikenakan kepada pejabat Tiongkok yang diduga melakukan penindasan.

"(Pejabat Tiongkok) diyakini bertanggung jawab atas, atau terlibat dalam, kebijakan atau tindakan yang ditujukan untuk menindas praktisi agama dan spiritual, anggota kelompok etnis minoritas, pembangkang, pembela hak asasi manusia, jurnalis, penyelenggara buruh, penyelenggara masyarakat sipil, dan pemrotes damai di Tiongkok dan sekitarnya," ujar Blinken dalam pernyataannya, dilansir Selasa (22/3).

Dengan adanya larangan perjalanan tersebut disebut menambah pembatasan visa yang awalnya diberlakukan oleh pemerintah mantan Presiden AS Donald Trump atas perlakuan Tiongkok terhadap Muslim Uighur di wilayah barat Xianjiang, serta penindasan terhadap aktivis pro demokrasi di Hong Kong dan pendukung kebebasan di Tibet.

Sementara itu, PBB mengatakan bahwa setidaknya ada sekitar satu juta orang Uighur yang telah ditahan di tempat yang disebut "pusat kontra-ekstremisme" di Xianjiang. Bahkan kelompok-kelompok HAM mengatakan perlakuan Tiongkok terhadap masyarakat Uighur itu sama dengan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Namun dugaan tersebut telah dibantah oleh Tiongkok dan mengatakan bahwa kebijakannya terhadap Uighur, serta minoritas lainnya, diperlukan untuk menangkis ekstremisme. Adapun sanksi larangan perjalanan bagi pejabat Tiongkok ini dikeluarkan hanya beberapa hari setelah Biden berbicara dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping terkait invasi Rusia.

(wk/tiar)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait