Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengungkapkan bahwa bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng ini akan disalurkan mulai pekan depan.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 08 April 2022 - 14:49 WIB
WowKeren - Pemerintah menyiapkan bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng untuk 20,5 juta keluarga dan 2,5 juta pedagang kaki lima (PKL). Penerima BLT minyak goreng akan mendapat jatah Rp 100 ribu per bulan dan diberikan untuk tiga bulan sekaligus sebesar Rp 300 ribu.
Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengungkapkan bahwa BLT minyak goreng ini akan disalurkan mulai pekan depan. Menurutnya, pihak TNI dan Polri serta Kementerian Sosial selaku penyalur saat ini tengah dalam tahap merampungkan persiapan teknis.
"Persiapan sudah jalan semua, mudah-mudahan pedoman selesai minggu ini. Minggu depan sudah mulai penyaluran," jelas Susi dalam konferensi pers pada Jumat (8/4).
Dengan demikian, tutur Susi, mereka dapat memastikan bantuan tersebut bisa tersalurkan selama bulan Ramadhan atau paling lambat seminggu sebelum Lebaran, sesuai dengan target Presiden Joko Widodo. "Percepatan bisa dilakukan karena skema dua rumpun program yang sudah berjalan di Kemensos dan TNI/Polri," terangnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Harry Hikmat, mengatakan bahwa BLT minyak goreng bisa digunakan penerima untuk keperluan lainnya. Tidak harus untuk membeli minyak goreng.
"Saya minta BLT minyak goreng ini dapat digunakan untuk modal usaha termasuk minyak goreng yang sedang meningkat," tutur Harry. "Namun pada prinsipnya, bantuan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat sehingga pemanfaatannya bisa digunakan untuk kebutuhan pokok lain, bukan hanya minyak goreng."
Adapun mekanisme penyaluran BLT minyak goreng ini dilakukan secara terorganisir di setiap kelurahan dengan menggunakan jasa PT Pos. Pemerintah mengaku telah melakukan proses untuk memastikan penerima BLT minyak goreng bisa tepat sasaran.
Menurut Direktur Jenderal Anggaran Isa Rachmatarwata, pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp 6,95 triliun. "Kita ingin memastikan bahwa untuk anggaran-anggaran tambahan ini, ini semua akan kita dahulukan dengan anggaran PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)," tukasnya.
(wk/Bert)
