WowKeren - Pada pemberitaan sebelumnya, Dewan Narkotika Thailand telah menyampaikan bahwa pihaknya akan menghapus ganja dari daftar narkoba. Kemudian mulai 9 Juni 2022 lalu, pemerintah pun melonggarkan aturan dan mengizinkan menanam ganja di rumah.

Meski telah dilegalkan, namun tetap ada aturan terkait dengan penggunaan ganja, di mana hanya diperuntukkan untuk medis, bukan untuk konsumsi berlebihan. Di tengah kelegalan ganja di Thailand, seorang pria yang disebut memiliki riwayat menggunakan ganja dilaporkan meninggal.

Atas hal itu, Menteri Kesehatan Masyarakat Thailand, Anutin Charnvirakul membela deskriminalisasi ganja. Sementara Gubernur Bangkok Chadchart Sittipunt menyatakan kemantian pria yang menderita gagal jantung setelah mengonsumsi apa yang digambarkannya sebagai overdosis. Hal ini lantas disebutnya tidak boleh dipolitisasi.

Chadchart mengatakan bahwa Balai Kota prihatin tentang konsekuensi dari liberalisasi ganja. Ia lantas menyebut empat pasien yang mengalami reaksi buruk setelah mengonsumsi ganja dirawat di rumah sakit di bawah pengawasan departemen layanan medis Balai Kota, dan salah satunya telah dinyatakan meninggal.

"Seorang pria berusia 51 tahun dinyatakan meninggal di Rumah Sakit Charoenkrung Pracharak. Dia meninggal karena gagal jantung. Dia overdosis ganja," ujar Chadchart dilansir dari Bangkok Post, Rabu (15/6).

Sementara itu, sebuah sumber di Balai Kota mengatakan bahwa pria berusia 51 tahun itu meninggal akibat gagal jantung, bukan overdosis. AKan tetapi, kerabat pria tersebut mengatakan bahwa pria berusia 51 tahun itu memiliki riwayat mengonsumsi ganja.

Menanggapi hal tersebut, Anutin lantas menegaskan bahwa tujuan utama dekriminalisasi terutama untuk tujuan medis sambil memperingatkan terhadap penggunaan ganja yang tidak sehat. Ia pun menyebut laporan kematian pria yang disebut karena overdosis itu memiliki motif tersembunyi.

"Laporan (kematian pria itu) mungkin memiliki motif tersembunyi... Ini bukan tentang politik. Ketika RUU tentang ganja diajukan ke parlemen, itu mendapat dukungan dari anggota parlemen dari pemerintah koalisi dan oposisi," jelas Anutin.

Sementara itu, Senator Somchai Sawangkarn memperingatkan bahwa jika undang-undang ganja dan rami tidak disahkan selama sesi parlemen saat ini, itu harus menunggu satu tahun lagi untuk parlemen berikutnya. Hal ini pun disebut akan meninggalkan ruang hampa untuk pembatasan penggunaan ganja rekreasi yang diperlukan untuk melindungi kaum muda.

Somchai lantas mengatakan bahwa kabinet harus mengeluarkan dekrit eksekutif untuk menangani penggunaan ganja yang tidak terkendali dan tidak bertanggung jawab sambil menunggu pengesahan RUU tersebut.

Akan tetapi, Anutin mengatakan bahwa keputusan eksekutif tidak diperlukan karena Kementerian Kesehatan Masyarakat telah mengeluarkan pengumuman tentang penggunaan ganja sambil menunggu pengesahan RUU tersebut. Di sisi lain, larangan merokok ganja di depan umum juga akan segera diumumkan di Royal Gazette.

"Masalah terjadi karena penyalahgunaan ganja. Ini bukan tujuan meliberalisasi penggunaan tanaman," beber Anutin. "Kami ingin mempromosikan penggunaan medis dan meningkatkan pendapatan petani. Tetapi upaya sedang dilakukan untuk mempolitisasi masalah ini dan mendiskreditkan kebijakan ganja."