Sebelumnya, parlemen Filipina telah mengumumkan Ferdinand Marcos Jr sebagai Presiden terpilih 2022. Namun hal ini justru disambut dengan petisi penolakan dari kubu penentang Marcos.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Selasa, 28 Juni 2022 - 19:03 WIB
WowKeren - Pada bulan Mei 2022 lalu, Filipina telah selesai melaksanakan Pemilihan Presiden (Pilpres). Hasilnya adalah Parlemen Filipina menyatakan Ferdinand Marcos Jr sebagai Presiden terpilih.
Akan tetapi, proklamasi Marcos Jr sebagai Presiden baru Filipina pada saat itu turut diwarnai oleh aksi protes. Bahkan aktivis diketahui membuat petisi yang meminta agat Marcos didiskualifikasi.
Akan tetapi, kini Mahkamah Agung Filipina telah menolak upaya terakhir untuk mendiskualifikasi Presiden terpilih Ferdinand Marcos. Dengan begitu, membuka jalan bagi pelantikannya akhir pekan ini, tepatnya 30 Juni 2022, dan kembalinya kekuasaan dinasti paling terkenal di negara itu.
Sebagaimana diketahui, Marcos Jr adalah putra dan senama diktator terkenal yang digulingkan dalam pemberontakan "kekuatan rakyat" 1986, memenangkan pemilihan 9 Mei dengan telak dan akan dilantik pada Kamis (30/6) nanti, untuk masa jabatan enam tahun.
"Pengadilan menyatakan bahwa dalam menjalankan kekuasaannya untuk memutuskan kontroversi ini tidak membawa mereka pada kesimpulan lain selain bahwa responden Marcos Jr memenuhi syarat untuk mencalonkan diri dan dipilih untuk jabatan publik," bunyi pernyataan pengadilan, dilansir melalui Al Jazeera, Selasa (28/6).
Sementara itu, aktivis telah mengajukan banding ke pengadilan untuk membatalkan penolakan komisi pemilihan atas petisi mereka, yang meminta Marcos didiskualifikasi sebelum pemungutan suara karena pelanggaran pajaknya selama beberapa dekade, yang menurut mereka membuatnya tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri.
Atas hal itu, pengadilan mengatakan bahwa 13 hakim memilih untuk menolak petisa, sedangkan dua lainnya tidak ambil bagian. Terkait petisi ini, kubu Marcos sebelumnya tidak memberikan tanggapan lebih lanjut,hanya saja telah menolak petisi tersebut sebagai upaya untuk melumpuhkan kampanyenya.
Hal tersebut lantas memicu reaksi keras dari kubu penentang keluarga Marcos dengan apa yang mereka lihat sebagai penggunaan sistematis media sosial untuk mencoba mengubah narasi sejarah penjarahan, kemewahan dan kebrutalan yang disponsori negara selama era terakhir pemerintahan Marcos.
"Kami tidak terkejut. Keputusan (pengadilan) itu akhirnya memberikan stempel resmi untuk pemulihan dan rehabilitasi keluarga Marcos," pemohon Bonifacio Ilagan, yang dipenjara dan disiksa selama era darurat militer senior Marcos, mengatakan kepada kantor berita Reuters.
(wk/tiar)
