Aturan tersebut akan maskapai yang mengangkut lebih dari lima penumpang atau lima persen dari total penerbangan dinyatakan positif COVID-19 untuk terbang selama lima hari.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 07 Juli 2022 - 21:00 WIB
WowKeren - Pemerintah baru Hong Kong menangguhkan larangan penerbangan maskapai yang telah mengangkut penumpang positif COVID-19. Pada Kamis (7/7), pemerintah Hong mengatakan bahwa testing yang dilakukan kepada semua penumpang pada saat kedatangan dan diikuti dengan testing selama karatina wajib tujuh hari telah menangkap sebagian besar kasus COVID-19 yang masuk.
Pemimpin baru Hong Kong, John Lee, mengatakan bahwa aturan "pemutus arus" tersebut ditangguhkan untuk "mencapai yang terbaik dalam memerangi pandemi dengan biaya minimum pada masyarakat". Sebagai informasi, John Lee baru memulai masa jabatannya sebagai pemimpin Hong Kong pekan lalu.
"Pada tahap saat ini, penerapan lanjutan mekanisme 'pemutus arus' tidak terlalu efektif dalam mencegah kasus impor," kata pemerintah. "Sejumlah besar penumpang akan terganggu perjalanannya karena mekanisme tersebut, dan karena pasokan kursi di pesawat dan kamar hotel karantina berkurang, biaya sosial yang dihasilkan akan sangat tinggi."
Aturan larangan penerbangan COVID-19 itu diperkenalkan oleh peimimpin Hong Kong sebelumnya, Carrie Lam, pada bulan April lalu. Namun kebijakan tersebut sangat dikritik oleh perwakilan industri yang mengatakan Hong Kong dalam bahaya kehilangan posisinya sebagai pusat penerbangan global.
Diketahui, aturan tersebut akan melarang maskapai yang mengangkut lebih dari lima penumpang atau lima persen dari total penerbangan dinyatakan positif COVID-19 untuk terbang selama lima hari. Sebelumnya, larangan penerbangan untuk maskapai yang membawa pasien COVID-19 bahkan berlaku hingga dua minggu.
Aturan tersebut membuat lebih dari 100 penerbangan dilarang tahun ini. Kebijakan itu merupakan bagian dari serangkaian tindakan "nol COVID" yang telah menghentikan perjalanan di Hong Kong yang sebelumnya merupakan salah satu pusat transit tersibuk di dunia.
Banyak warga telah melaporkan terjebak di luar kota selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan sejak kebijakan itu diterapkan. Pasalnya, mereka kesulitan mendapatkan penerbangan ke Hong Kong dan memesan tempat karantina hotel.
Pembatasan ketat dan UU Keamanan Nasional yang digunakan untuk menindak perbedaan pendapat, telah memicu eksodus penduduk dari Hong Kong baru-baru ini. Steve Schechter yang merupakan seorang manajer TI Amerika dan telah tinggal di Hong Kong sejak 2001, mengatakan hal itu merupakan "langkah besar ke arah yang benar untuk pemerintahan baru".
"Saya selalu berpikir bahwa larangan penerbangan itu adalah hukuman yang tidak perlu, berdampak negatif tidak hanya pada bisnis yang tidak dapat mengendalikan situasi secara wajar, tetapi menyebabkan biaya yang berlebihan dan stres serta kerusakan pada ratusan ribu pelancong," ungkap Schechter kepada Al Jazeera.
(wk/Bert)
