WowKeren - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menginstruksikan Badan Respons Cepat Modifikasi Pertanian (BRMP) untuk memperkuat perannya dalam mendorong kemandirian pangan di kawasan timur Indonesia, terutama di enam provinsi di Tanah Papua. Instruksi ini disampaikan dalam keterangan resmi yang dirilis pada Senin (2/3) di Jakarta.

Dalam pernyataannya, Amran menegaskan, "Penguatan BRMP difokuskan untuk mendorong kemandirian pangan di Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan Papua." Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan Luas Tambah Tanam (LTT) padi secara signifikan di wilayah Papua, guna memperkuat produksi beras lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.

Selain padi, program ini juga mencakup komoditas unggulan lainnya seperti kopi dan kakao yang diharapkan dapat mempercepat kemandirian pangan berbasis potensi lokal. Menurut Amran, Papua harus mampu mandiri dalam hal pangan melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan teknologi pertanian modern. Dia menegaskan, "Kita ingin Papua mandiri pangan. Itu mimpi kita. Semua provinsi di Papua harus berdiri dan bergerak."

Dalam upaya ini, Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan reformasi tata kelola untuk memperkuat program strategis melalui koordinasi terpusat di BRMP tingkat provinsi. Skema ini bertujuan agar operasional, kinerja, dan pengawasan program seperti cetak sawah, optimalisasi lahan, dan distribusi alat mesin pertanian berjalan lebih akuntabel.

Amran juga menjelaskan bahwa penilaian keberhasilan program akan berbasis meritokrasi. "Ke depan, seluruh capaian dan penggunaan anggaran di wilayah harus terkoordinasi melalui BRMP provinsi. Penilaian kita berbasis kinerja, bukan melihat siapa subjeknya," tambahnya. Dengan sistem baru ini, seluruh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) akan berada di bawah kendali koordinasi BRMP provinsi, meskipun administrasi tetap dikelola oleh BPPSDMP, sehingga diharapkan pengendalian program di lapangan lebih terarah.

Lebih lanjut, setiap persetujuan program dan penganggaran di wilayah wajib melalui mekanisme koordinasi BRMP provinsi sebelum diajukan ke tingkat pusat. Tujuannya adalah untuk memperkuat posisi sektor pertanian dalam koordinasi lintas sektor dengan gubernur dan bupati. Amran menekankan, "Kita ingin kolaborasi dengan gubernur dan bupati berjalan kuat dan setara. Semua program harus terkoordinasi dan jelas penanggung jawabnya."