Padahal, kasus korupsi juga tak kalah penting untuk dibahas mengingat tak sedikit para pejabat yang sudah terjangkit penyakit yang satu ini.
- Wahyu
- Senin, 07 Januari 2019 - 14:10 WIB
WowKeren - Masalah ekonomi di Indonesia menjadi PR tersendiri bagi pemerintah hingga saat ini. Hal inilah yang membuat kedua pasangan calon Capres-Cawapres tak henti-hentinya menyoroti lebih banyak membahas isu ekonomi.
Fenomena tersebut membuat Ketua Kontitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif). Veri Junaidi, angkat bicara. Ia menilai bahwa kedua Paslon lebih banyak membahas isu ekonomi dan pendidikan. Baik pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno maupun Joko Widodo alias Jokowi-Ma'ruf Amin kurang memperhatikan isu hukum dan demokrasi yang ada di Indonesia.
"Memang keduanya lebih concern kepada isu perekonomian dan isu pendidikan," kata Veri di kantornya, Jakarta Selatan pada Minggu (6/1). "Nah soal isu yang tadi kita bahas soal hukum, demokrasi, ternyata sangat minim menjadi perhatian dalam (visi-misi) kedua pasangan calon presiden."
Beberapa isu ekonomi yang kerap dibahas oleh kedua Paslon adalah infrastruktur, sumber daya alam, serta ekonomi kreatif. Meskipun demikian, Veri menilai bahwa permasalahan penegakan hukum di Indonesia juga tak kalah penting untuk dibahas.
Semestinya, baik kubu Prabowo maupun kubu Jokowi lebih bisa menyelami isu-isu hukum dan demokrasi. Seperti yang saat ini tengah melanda Indonesia, yakni masalah korupsi. Korupsi yang menjangkiti para pejabat di pemerintahan membuat proses pembangunan terhambat.
Menurut Veri, banyak hal yang bisa dibahas ketika memilih masalah korupsi sebagai perdebatan. Salah satunya mengenai penindakan para pelaku korupsi maupun pencegahan yang perlu dilakukan agar korupsi tidak semakin merajalela.
"Misalnya soal korupsi mestinya bisa menjadi perdebatan seperti ini, Pak Jokowi dan Pak Prabowo kira-kira concern pada pemberantasan korupsi pada sisi mana," terang Veri. "Soal apakah pencegahan korupsinya atau penindakan korupsinya."
Selain korupsi, Veri juga menyebutkan ada beberapa masalah hukum lainnya yang harus diselesaikan. Termasuk di antaranya seperti pelanggaran HAM dan isu mafia peradilan.
Debat Capres akan digelar mulai 17 Januari hingga 13 April mendatang. Debat ini akan diselenggarakan dalam lima putaran. Sebelum menghadapi debat. Para Paslon akan melaksanakan simulasi untuk memantapkan persiapan menghadapi kubu lawan.
(wk/wahy)
