Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla, menanggapi kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang memungkinkan konsumen membeli kendaraan bermotor tanpa uang muka.
- Bertilia Puteri
- Senin, 14 Januari 2019 - 16:54 WIB
WowKeren - Konsumen kini dapat menikmati down payment (DP) atau uang muka kredit motor dan mobil sebesar 0 persen. Kebijakan ini diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat Peraturan Nomor 35/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang diterbitkan pada 27 Desember 2018.
Berdasarkan pasal 20 peraturan tersebut, uang muka kendaraan bermotor bisa 0 persen tergantung pada kondisi perusahaan pembiayaan atau leasing. Hanya perusahaan pembiayaan dengan catatan kredit bermasalah (Non Performing Finance/NPF) di bawah satu persen saja yang boleh menawarkan mobil atau motor tanpa uang muka.
Meski demikian, kebijakan ini tetap menuai protes. Salah satunya datang dari Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla menilai bahwa kebijakan tersebut memiliki risiko yang tinggi. Khususnya adalah menyebabkan kredit macet yang lebih besar di perusahaan pembiayaan.
"Kan, ada aturan Bank Indonesia untuk mengatur tentang DP itu," ujar Jusuf Kalla saat ditemu di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (14/1). "Karena, kalau DP 0 itu kredit macetnya banyak, high risk."
Tak hanya itu, Jusuf Kalla juga menyebut bahwa kebijakan DP 0 persen tersebut bisa menambah pekerjaan debt collector atau penagih utang. "Kalau terjadi high risk itu nanti yang bekerja nanti debt collector," tambah sang Wakil Presiden.
Senada dengan Jusuf Kalla, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi, juga tidak setuju dengan kebijakan OJK tersebut. Menurutnya, kebijakan DP 0 persen dapat menimbulkan risiko gagal bayar langsung kepada perusahaan pembiayaan.
"Saya termasuk yang enggak setuju," tutur Menteri Budi. "Karena ini menimbulkan risiko bagi industri leasing itu sendiri, termasuk mobilnya."
Tak hanya itu, Menteri Budi juga menilai peraturan tersebut kurang bijak apabila dilihat dari kacamata masyarakat. Pasalnya, uang muka 0 persen dapat membuat banyak orang lebih mudah mengambil kredit kendaraan tanpa perhitungan yang matang.
"Karena merasa tidak ada risiko apa-apa, dia ambil dua atau tiga bulan selesai," ungkap Menteri Budi. "Jadi lebih baik mereka harusnya punya tanggung jawab, di depan itu harusnya ada uang muka."
(wk/Bert)
