Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, telah menunjukkan dukungannya secara gamblang kepada paslon nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'aruf Amin.
- Bertilia Puteri
- Kamis, 17 Januari 2019 - 17:11 WIB
WowKeren - Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, telah menunjukkan dukungannya secara gamblang kepada paslon nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma'aruf Amin. Hal tersebut ia sampaikan dalam jumpa pers di Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (16/1).
Dalam jumpa pers tersebut, Ryamizard menyatakan bahwa siapa pun bebas memilih paslon yang akan mereka dukung dalam kontestasi Pilpres 2019 ini. Ia kemudian menyatakan bahwa dirinya mendukung kubu petahana.
"Kalau saya anak buahnya, menterinya, pembantunya Pak Jokowi. Jelas saya pilih Pak Jokowi," ujar Menteri Pertahanan tersebut. "Kalau saya tidak milih Pak Jokowi, saya mengkhianati beliau. Pengkhianat itu harus satu hukumannya ditembak mati."
Pernyataan Menteri Pertahanan tersebut pun ditanggapi oleh kubu oposisi. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai pernyataan tersebut tidak etis.
"Tidak etis, apalagi Menteri Pertahanan itu menteri yang bukan dari partai politik. Menteri Pertahanan adalah menteri yang menanggungjawabi bidang pertahanan," ujar Wakil Ketua BPN, Ahmad Muzani, di gedung DPR, Kamis (17/1). "Ada beberapa kementerian yang menurut saya netralitasnya harus dijaga. Itu kan sama dengan Kapolri mengatakan seperti itu, dengan Panglima TNI ngomong seperti itu."
Menurut Muzani, seorang Menteri bertanggung jawab kepada Presiden. Bukannya bertanggung jawab pada seorang calon Presiden. Apabila seorang Menteri menunjukkan keberpihakannya, maka hal tersebut terjadi karena kewajiban dari partai politiknya.
"Menteri itu bertanggung jawab terhadap bidang pekerjaannya," terang Muzani. "Menteri bertanggung jawab kepada presiden sebagai seorang menteri, bukan bertanggung jawab kepada seorang calon presiden."
Muzani juga menjelaskan bahwa tanggung jawab seorang Menteri ada pada bidang pekerjaannya. Sehingga, kapasitas Menteri hanya terletak pada menjalankan tugas yang dilimpahkan oleh Presiden.
"Tanggung jawabnya kepada presiden dalam kapasitas menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan, gitu lho," tutur Muzani. "Kalau ada menteri yang berpihak itu karena ada kewajiban partai politiknya. Kira-kira gitu."
(wk/Bert)
