WowKeren - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Desy Ratnasari, menyesalkan klaim Capres 01 Joko Widodo alias Jokowi atas Program Keluarga Harapan (PKH). Dessy menuding bahwa Jokowi sudah bicara tidak jujur. Sebabnya, PKH sendiri sudah ada sejak 2007 lalu, yang mana pada waktu itu adalah masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kejujurannya program PKH adalah program yang sudah dicanangkan di tahun 2007, di zaman Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," kata Dessy di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (26/2). "Jadi klaim itu, menurut saya adalah ketidakjujuran."

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin menepis tudingan ketidakjujuran tersebut. Juru Bicara TKN Ace Hasan Syadzily menegaskan bahwa di era Jokowi, PKH mengalami peningkatan kualitas. Terutama yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak dasar dalam bidang pendidikan dan kesehatan.

"Program PKH di era Pak Jokowi itu secara kualitas program semakin baik," ujar Ace dilansir dari Detik pada Rabu (27/2). "Komponen dari program PKH yang meliputi pemenuhan terhadap hak dasar, pendidikan, kesehatan. Disabilitas dan lanjut usia di era Pak Jokowi jauh lebih baik."

Meskipun sudah dicanangkan sejak 2007, namun Ace mengatakan bahwa tanpa keputusan Jokowi, kualitas dan anggaran PKH juga tidak akan menjadi kebijakan yang tepat sasaran. "Tanpa keputusan yang diambil Pak Jokowi, tidak mungkin kualitas dan anggaran untuk rakyat itu akan menjadi kebijakan yang tepat," imbuh Ace.

Di era Jokowi, angka kemiskinan mengalami penurunan. Ace mengklaim bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia telah menurun 9,6 persen.

Hal itu, menurut Ace, merupakan hasil dari upaya Jokowi untuk melakukan perubahan pada sistem perlindungan sosial melalui program-program bantuan. Program-program itu disalurkan untuk menjawab persoalan rakyat.

"Pada era Pak Jokowi, reformasi sistem perlindungan sosial melalui program bantuan sosial yang lebih besar untuk rakyat miskin lebih besar," terang Ace. "Sehingga tak heran jika angka kemiskinan di era Pak Jokowi turun menjadi 9,6 persen."

Di lain sisi, Ace tidak menampik adanya peran DPR RI dalam kesuksesan program tersebut. Namun ia menegaskan sekali lagi, bahwa segala keputusan terkait anggaran berasal dari Jokowi.

"Memang ada peran Komisi VIII dalam penganggaran program PKH itu," ujar Ace. "Namun, dalam sistem penganggaran di DPR, usulan anggaran itu berasal dari pemerintah, dalam hal ini keputusannya diusulkan Pak Jokowi sebagai presiden."