Dengan jumlah pengangguran yang mencapai 7 juta orang, itu artinya negara harus menganggarkan Rp 7 triliun dari APBN.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 08 Maret 2019 - 14:04 WIB
WowKeren - Polemik rencana calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi untuk membuat Kartu Prakerja masih belum usai. Sejumlah pihak tidak sepakat jika Capres 01 tersebut akan menerbitkan kartu baru. Protes terutama datang dari lawan politiknya, kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade menilai bahwa rencana tersebut tak lebih dari janji manis yang dilontarkan oleh Jokowi untuk kepentingan kampanye. Sebab menurutnya, janji tersebut belum tentu dapat direalisasikan.
Apa yang dikatakan Andre bukanlah tanpa alasan. Ia menilai bahwa masih ada sejumlah janji manis Jokowi yang dulu pernah disampaikannya saat kampanye hingga kini belum terlaksana. Bukannya berusaha memenuhi janjinya itu, Jokowi justru membuat janji baru lagi.
"Kan masih banyak janji kampanye di 2014 yang belum dilaksanakan," kata Andre dilansir dari Kompas, Jumat (8/3). "Janji manis yang dulu ditebar belum terpenuhi, sekarang justru sudah keluarkan janji baru."
Andre melihat bahwa adanya Kartu Prakerja justru akan membuat anggaran pembelanjaan negara semakin membengkak. Rencana pemerintah untuk menggaji lulusan SMA/SMK yang belum memiliki pekerjaan justru akan membebani anggaran.
Berdasarkan data yang ada di Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran di Indonesia jumlahnya mencapai 7 juta jiwa. Jika Jokowi akan memberikan gaji sebsar Rp 1 juta untuk tiap-tiap pemegang kartu, itu artinya negara akan memerlukan anggaran sekitar Rp 7 triliun.
Jika rencana program ini diteruskan, Andre menilai justru hanya akan membahayakan APBN. Sebab, Rp 7 triliun bukan angka yang kecil. Selain itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya juga telah mengatakan bahwa program semacam ini hanya mungkin dilakukan oleh negara maju dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit.
"Jika Jokowi memaksakan program Kartu Prakerja maka janjinya itu akan membahayakan APBN. Dari mana Jokowi akan membiayai janjinya itu?" tegas Andre. "Wapres JK sudah menyatakan bahwa itu hanya bisa dilakukan di negara maju dengan jumlah penduduk sedikit."
(wk/zodi)
