JK Sebut Usulan Sandiaga Hapus Ujian Nasional Justru Bahaya Bagi Dunia Pendidikan
Twitter/KSPgoid
Nasional
Debat Cawapres 2019

UN selama ini dijadikan sebagai paramater untuk membandingkan kualitas pendidikan di setiap daerah di Indonesia.

WowKeren - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno berniat untuk menghapus sistem Ujian Nasional (UN) jika terpilih di Pilpres 2019 nanti. Menurutnya, UN yang ada selama ini kurang efektif. Tentu saja, rencana ini menuai protes salah satunya dari DPR.

Tak ketinggalan, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga ikut menyuarakan pendapatnya. JK mengatakan bahwa ketentuan UN sudah diatur dalam undang-undang pendidikan. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah bertugas untuk mengevaluasi pendidikan secara teratur, salah satunya dengan melangsungkan UN.


"Ujian nasional itu juga ada hubungannya dengan undang-undang pendidikan," terang JK di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (19/3). "Karena di situ, di undang-undang pendidikan itu pemerintah harus secara teratur mengevaluasi pendidikan."

Dengan UN memungkinkan pemerintah untuk membandingkan kualitas pendidikan antara daerah yang satu dengan lainnya. Lalu, jika UN ini dihapuskan, JK mempertanyakan bagaimana pemerintah akan melakukan evaluasi pendidikan di tiap-tiap daerah.

"Nanti evaluasi bagaimana?" tanya JK. "Bahwa di daerah ini masih baik, daerah ini lagi masih rendah, (kalau) tanpa ujian nasional."

Menjaga standard pendidikan nasional merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kualitas pendidikan itu sendiri. Oleh sebab itu, setiap siswa baik yang ada di tingkat mendasar (SD) maupun menengah (SMP dan SMA) harus memiliki kemampuan yang mendekati kurikulum.

Dengan kata lain, rencana penghapusan UN justru akan membahayakan kualitas pendidikan di Indonesia. Belum lagi ditambah dengan fakta bahwa dengan adanya UN saja kualitas pendidikan masih rendah, lalu apa jadinya jika UN ini dihapus.

"Jadi kalau (UN) mau dihapuskan justru berbahaya bagi kualitas pendidikan nasional," tegas JK. "Ada ujian nasional saja pendidikan kita masih rendah, apalagi kalau tidak ada."

Jika tidak ada UN, maka pemerintah sudah tidak lagi memiliki parameter untuk mengukur kualitas pendidikan. JK justru mengaku heran dengan rencana Sandiaga yang akan mengganti UN dengan Penelusuran Minat dan bakat (PMDK). Sebab, hal itu akan sangat sulit dilakukan mengingat jumlah siswa di Indonesia sangatlah banyak.

"Itu dibutuhkan berapa siswa tiap tahun," tegas JK. "(Jika) 5 juta (siswa), bagaimana bisa menguji bakatnya 5 juta orang setahun? Itu bagaimana caranya?"

You can share this post!

Related Posts
Loading...