Komisi II DPR yang membidangi masalah Pemilu menyatakan prihatin dan bersedih dengan meninggalnya ratusan anggota KPPS. Menurut Zainudin, usulan untuk membongkar jenazah tersebut sudah melampaui batas.
- Nur Islamiyah
- Sabtu, 04 Mei 2019 - 09:57 WIB
WowKeren - Penyelenggaraan Pemilu serentak tahun 2019 ini disebut yang terbesar sepanjang sejarah. Sayangnya, ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di seluruh Indonesia dinyatakan meninggal diduga karena kelelahan.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengusulkan agar makam para petugas yang meninggal dibongkar kembali. Menurut, Anggota BPN Mustofa Nahrawardaya perlu diketahui pasti penyebab meninggalnya petugas KPPS tersebut dengan dilakukan autopsi.
Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali menolak usulan tersebut. Ia menilai bahwa BPN telah mempolitisir orang yang sudah wafat demi kepentingannya sendiri.
"Itu namanya mempolitisasi orang yang sudah meninggal," kata Zainudin, seperti dikutip dari Detik. "Sudah lah, kita saja yang masih hidup yang berpolitik, jangan mengajak-ajak orang yang sudah almarhum."
Komisi II DPR yang membidangi masalah Pemilu menyatakan prihatin dan bersedih dengan meninggalnya ratusan anggota KPPS. Menurut Zainudin, usulan untuk membongkar jenazah tersebut sudah melampaui batas.
"Usulan itu berlebihan. Tentu pihak keluarga tidak mau lah," lanjutnya. "Mereka sudah ikhlas dengan kepergian anggota keluarganya, kemudian tiba-tiba dikait-kaitkan dengan politik."
Zainudin menjelaskan bahwa banyaknya petugas KPPS yang meninggal pada Pemilu 2019 diakibatkan oleh kelelahan yang fatal. Mereka bekerja mulai sehari sebelum hari pemungutan suara hingga satu hari setelahnya. Zainudin mendengar bahkan ada petugas yang tidak tidur selama tiga hari karena mengurus Pemilu 2019.
"Saya melihat, beban mereka begitu memakan energi, di sisi lain mereka dituntut untuk tetap berkonsentrasi," katanya. "Itu yang mengakibatkan kelelahan."
Ia menilai ada tekanan atau stres yang dialami petugas KPPS, namun itu bukan karena tekanan politik melainkan karena tuntutan teknis pekerjaan. Tugas tersebut membutuhkan fisik yang prima. Akan sangat berbahaya bila orang yang bersangkutan sedang sakit.
"Pengorbanan mereka untuk proses demokrasi itu luar biasa," ucapnya. "Harus dibayar dengan nyawa begitu."
(wk/nris)
