Sesama partai koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Gerindra mengingatkan Demokrat mengenai etika berpolitik, meskipun setiap partai berhak menjalin komunikasi dengan pihak mana saja.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 06 Mei 2019 - 12:03 WIB
WowKeren - Pertemuan antara Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Capres 01 Joko Widodo alias Jokowi ternyata masih menjadi perbincangan. Isu PD yang merapat ke kubu Jokwoi pun semakin brehembus kencang.
Sebagai salah satu partai koalisi yang berada di perahu yang sama dengan Demokrat, Gerinda mengingatkan para elite di partai tersebut soal etika berpolitik. Hal itu menanggapi Wasekjen Andi Arief yang menyebut bahwa Demokrat berhak membangun komunikasi politik dengan pihak mana saja.
"Kalau ada yang ingin pindah itu hak mereka. Tapi dalam etika politik tentu harus ada komunikasi terdahulu kepada koalisi," tutur anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade, Minggu (5/5). "Sesuai dengan peribahasa, 'Datang Tampak Muka, Pulang Tampak Punggung'. Kita memulai dengan baik-baik tentu mengakhiri dengan baik-baik pula."
Peringatan ini langsung mendapat respons dari PD. Ketua DPP PD Jansen Sitindaon menegaskan bahwa Demokrat sangat paham betul tentang sopan santun dalam berpolitik. Hal tersebut mengingat Demokrat bukan partai kemarin sore yang baru dibentuk.
"Jadi persoalan etika segala macam kita paham lah," ujar Jansen dilansir dari Detik, Senin (6/5). "Partai Demokrat ini partai yang sudah cukup senior lah di Indonesia."
Pertemuan AHY dengan Jokowi pun kembali disinggung. Jansen mengatakan bahwa pertemuan tersebut sama sekali tidak membicarakan mengenai koalisi. Sebab, AHY hanya datang dalam rangka untuk memenuhi undangan Jokowi. Menurutnya, partai koalisi bukanlah suatu fusi partai sehingga pada Rabu (22/5) nanti masing-masing partai kembali bebas menentukan arah dukungannya ke depan.
"Pernyataan koalisi bukan fusi partai kan benar, memang koalisi itu bukan fusi partai," tutur Jansen. "Itu kan kerjasama sementara atau kerjasama ad hoc, makanya saya katakan pasca tanggal 22 besok seluruh partai itu kembali menjadi bebas."
Hal ini tak hanya berlaku di kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, tetapi juga Jokowi-Ma'ruf Amin. Masing-masing partai, berhak menentukan nasib mereka terkait sikap, pilihan, maupun kebijakan politik.
"Bukan hanya partai di BPN saja, termasuk partai di TKN yang ada di kubu Pak Jokowi itu kembali menjadi bebas," tegas Jansen. "Bebas untuk menentukan arah sikap, pilihan, dan kebijakan politiknya."
(wk/zodi)
