Partai Demokrat diketahui mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur. Jika Prabowo kalah, PD akan mengakhiri kerja sama dengan koalisi ini.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 07 Mei 2019 - 09:11 WIB
WowKeren - Partai Demokrat diisukan akan merapat ke kubu Paslon 01 Joko Widodo alias Jokowi-Ma'ruf. Isu ini diperkuat dengan pertemuan yang berlangsung antara Komandan Kogasma PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan Jokowi.
Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan bahwa kerja sama antara PD dengan Koalisi Adil Makmur akan berakhir jika nantinya Jokowi-Ma'ruf dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019. Namun sebaliknya, jika pemenang Pilpres kali ini adalah Prabowo Subianto-Sandiaga Uno maka PD memiliki kewajiban moril untuk mengawal pemerintahan.
"Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat punya kewajiban moril dalam politik mengawal pemerintahan," kata Ferdinand di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5). "Tapi kalau Pak Jokowi yang diputuskan menang, maka kerja sama koalisi maka berakhir."
Ferdinand menuturkan bahwa selepas Pilpres 2019 berakhir nanti, PD memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib partai ke depannya. Tidak menutup kemungkinan PD akan bergabung di pemerintahan. Meski demikian, PD bisa saja memilih untuk berada di luar pemerintahan.
Dikatakan Ferdinand, hal tersebut bergantung kepada Jokowi, apakah Jokowi akan merangkul PD atau tidak. jika Jokowi mengajak PD bergabung, maka partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini akan menggelar Majelis Tinggi untuk mengambil keputusan. Adapan majelis ini akan dipimpin langsung oleh SBY selaku ketua umum.
"Kalau Pak Jokowi mengajak (bergabung di pemerintahan) kita pertimbangkan, dan dibahas oleh Majelis Tinggi yang dipimpin Pak SBY," tutur Ferdinand. "Kalau tidak mengajak nggak mungkin juga kita masuk dalam pemerintahan."
Sebelumnya, Ferdinand juga menuturkan bahwa pada dasarnya PD tidak pernah memposisikan dirinya sebagai partai oposisi. Sebab menurutnya, PD merupakan "partai tengah" yang akan selalu mendukung kebijakan-kebijakan yang dianggap benar. Adapun kebijakan benar yang dimaksud adalah yang memihak kepada rakyat.
Sebaliknya, PD juga tidak akan ragu untuk menentang kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat. "Dan kalau ada kebijakan yang tidak pro rakyat tentu Partai Demokrat akan menentang," ujar Ferdinand, Sabtu (4/5).
(wk/zodi)
