Kandidat dokter asal Australian National University Tom Power merasa keberatan artikel penelitiannya dicomot oleh tim hukum Prabowo-Sandiaga dalam konteks yang tidak lengkap.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 13 Juni 2019 - 16:16 WIB
WowKeren - Dalam menyampaikan gugatan terkait sengketa Pilpres 2019 ke Mahkamah Konstitusi, Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyertakan kutipan pakar. Salah satunya berasal dari Tom Power, seorang kandidat Dokter dari Australian National University.
Kutipan yang dimaksud adalah terkait politik di Indonesia. Dalam gugatan yang diajukan, kubu Prabowo menulis bahwa Tom menyoroti hukum yang ada di Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi saat ini digunakan untuk menyerang dan melemahkan lawan politik. Hal ini berbuntut pada kelahiran kembali dwifungsi militer.
Terkait hal ini, Tom merasa keberatan. Sebab menurutnya, tim hukum Prabowo-Sandiaga tidak menggunakan kutipan dari artikel tersebut secara lengkap. Adapun artikel yang dikutip adalah penelitian dan analisa Tom yang dipublikasi di artikel jurnal BIES pada tahun 2018. "Tapi mereka menggunakan artikel ini dalam konteks yang tidak lengkap," kata Tom dilansir dari CNBC Indonesia, Rabu (12/6).
Tom menegaskan bahwa apa yang ditulisnya sama sekali tidak menunjukkan indikasi kecurangan Pemilu pada April 2019 lalu. Sebab, artikel ini saja sudah ditulis enam bulan sebelum pesta demokrasi digelar.
"Kedua, sangat sulit sekali menyimpulkan," jelas Tom. "Bahwa tindakan pemerintahan Jokowi yang saya sebutkan bisa diterjemahkan sebagai bukti kecurangan Pemilu yang masif dan terstruktur."
Sebelumnya, tim kuasa hukum Paslon 02 secara tidak langsung menyimpulkan bahwa karakteristik orde baru sangat memungkinkan Paslon petahana untuk melakukan tindak kecurangan. "Menjelaskan bagaimana modus kecurangan Pemilu di era otoritarian tersebut juga dilakukan oleh Paslon 01 yang juga presiden petahana Jokowi yaitu pengerahan strategi ABG di era orde baru adalah poros Abri-Birokrasi-Golkar," tulis kuasa hukum Paslon 02 masih dilansir dari CNBC Indonesia.
Dalam penelitiannya, Tom memang menunjukkan bahwa terdapat adanya indikasi pemerintah Jokowi menunjukkan sikap anti demokrasi. Meski demikian, ia sama sekali tidak menyebut bahwa pemerintah Jokowi adalah rezim otoriter. "Ketiga, saya sama sekali tidak mengatakan bahwa kualitas demokrasi di Indonesia akan lebih baik kalau Prabowo jadi presiden," tegas Tom.
(wk/zodi)
