WowKeren - Penggunaan drone telah merambah ke berbagai keperluan. Tak hanya untuk kepentingan militer maupun sekadar menjalankan hobi, drone mulai banyak dilirik untuk digunakan demi kepentingan sektor transportasi dan industri.

Untuk itu, pemerintah menilai bahwa perkembangan penggunaan drone harus diantisipasi dengan menyiapkan aturan khusus. Melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Kementerian Perhubungan telah menggodog kebijakan yang akan mengatur pengoperasian drone.

Kepala Balitbang Perhubungan Sugihardjo menjabarkan ada banyak hal yang akan diatur terkait penggunaan drone. Hal itu merujuk pada jenis drone yang bervariasi dilihat dari harga dan juga daya jelajahnya. Dalam hal ini, pemerintah akan mengatur terkait sertifikasi pilot yang mengoperasikan drone dan juga sertifikasi serta registrasi drone itu sendiri.

"Kita harus membuat kategori seperti apa yang persyaratannya lebih ketat," kata Sugihardjo di Jakarta Pusat, Selasa (17/7). "Karena drone itu juga bervariasi dari (harga) ratusan ribu sampai puluhan juta. Tentu pengaturannya beda dari daya jelajahnya, bobotnya, itu juga penting."

Lalu pemerintah juga akan mengatur mengenai ketentuan pengoperasian dan pengawasan drone. Ketentuan ini berbicara mengenai asuransi sebab penggunaan drone juga harus memperhatikan keselamatan berbagai pihak. Oleh sebab itu, aturan mengenai asuransi ini harus dijelaskan secara gamblang.

"Dan yang paling penting sering kita lupa yaitu ketentuan asuransi dalam pengoperasian drone," jelas Sugihardjo. "Karena kalau terjadi risiko baik pada pihak pertama, pihak kedua, maupun pihak ketiga ini coverage asuransinya seperti apa."

Selain itu pengawasan ruang udara dalam pengoperasian drone juga harus diatur. Dan yang tak kalah penting adalah masalah perizinan termasuk pemanfaatan drone sebagai angkutan udara. Dalam bisnis kargo udara, drone mulai digunakan untuk mengangkut logistik berupa makanan hingga obat-obatan ke wilayah yang sulit dijangkau sekalipun.

"Dengan perkembangan yang luar biasa kita sadari bahwa pengaturan itu tidak cukup memadai untuk bisa antisipasi perkembangan," ujar Sugihardjo. "Termasuk kalau drone digunakan untuk alat transportasi."