Disindir Habib Rizieq Tak Paham Pancasila Tapi Digaji Rp 100 Juta, BPIP: Presiden yang Tanda Tangan
Nasional

Dalam milad ke-21 Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq sempat menyindir Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo.

WowKeren - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq, sempat menyindir Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo dalam milad ke-21 FPI. Habib Rizieq mengatakan bahwa BPIP tak paham esensi Pancasila, namun digaji lebih dari Rp 100 juta per bulan.

"Lebih parahnya lagi, rezim yang tidak paham hakikat Pancasila ini telah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang disingkat BPIP," tutur Habib Rizieq dalam video dari Mekah yang disiarkan langsung dari akun YouTube Front TV, Sabtu (24/8). "Dengan anggota yang juga tidak paham esensi Pancasila, tapi digaji lebih dari Rp 100 juga rupiah per bulan tiap anggotanya hanya untuk menonton dagelan pengkhianatan pergeseran Pancasila dari dasar negara menjadi pilar negara."


Menanggapi sindiran Habib Rizieq tersebut, BPIP pun buka suara. Menurut BPIP, gaji mereka merupakan kewenangan pemerintah.

"Soal itu (gaji BPIP), logikanya harus belajar. Yang membentuk keputusan Perpres termasuk hak keuangan itu kan bukan BPIP. Yang membentuk itu kan pemerintah, dalam hal ini Presiden yang tanda tangan, yang menangani itu kan Bappenas, Kementerian Keuangan dan Setneg," terang Plt Ketua BPIP, Hariyono, dilansir detikcom pada Sabtu (24/8). "Dengan pertimbangan-pertimbangan itu. Jadi kami tidak punya kewenangan untuk mengomentari itu. Karena yang membentuk peraturan kan bukan kami."

Hariyono juga menegaskan bahwa kerja BPIP telah sesuai dengan Perpres. Selain itu, BPIP kini juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) untuk membahas pendidikan Pancasila.

"Sudah ada kan sesuai dengan yang di Perpres itu. Cuma ini kan kita sudah hampir dekade pengaruh soal pancasila ini kan hilang dari ruang publik. Kita harus menata ulang kembali, bagaimana materi pelajaran mulai dari PAUD sampai Perguruan Tinggi kami bahas bersama," terang Hariyono. "Kami tentunya juga mesti melibatkan banyak pihak, terutama kalangan teman-teman dari Kemendikbud dan Kemenristekdikti. Ini sedang dikerjakan, jadi bagaimana pelajaran pancasila mulai PAUD sampai perguruan tinggi itu dijalankan."

You can share this post!

Related Posts
Loading...