WowKeren - Ribuan mahasiswa dari sejumlah kampus yang berada di Surabaya sedang merencanakan untuk menggelar aksi demo terkait sejumlah revisi undang-undang yang saat ini tengah menjadi polemik negara. Aksi unjuk rasa ini rencananya akan digelar di depan gedung DPRD Jawa Timur pada hari Kamis (26/9).

Demonstrasi ini sebagai bentuk penolakan para mahasiswa terhadap pengesahan revisi UU KPK dan revisi KUHP. Polemik terkait revisi undang-undang yang sedang dilakukan oleh pemerintah saat ini dinilai telah mengguncang keberadaan hukum yang berada di Indonesia.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Airlangga Surabaya, Agung Tri Putra membenarkan terkait rencana ini. Agung mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi dengan sejumlah organisasi mahasiswa yang berada di berbagai kampus lainnya.

"Teman-teman yang gabung sudah ada BEM ITS, teman-teman (Universitas) Trunojoyo," kata Agung saat dikonfirmasi pada Senin (23/9). "Insyaallah semua BEM nanti turun. Kita konsolidasi dengan teman-teman BEM."

Agung juga menjelaskan jika aksi ini juga akan diikuti oleh sejumlah organisasi ekstra kampus dan kelompok sipil pro demokrasi lainnya. Diprediksi, jumlah massa yang akan menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Jatim ini bisa mencapai ribuan orang.

Demonstrasi ini sebagai bentuk desakan rakyat yang menuntut agar DPR membatalkan keputusan terkait pengesahan revisi UU KPK. Aksi ini juga dilakukan sebagai suara rakyat yang menolak sejumlah revisi undang-undang tepatnya KUHP, RUU Pertahanan, dan RUU Ketenagakerjaan. Mahasiswa juga akan mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

"Saya yakin semuanya satu isu, karena ini benar-benar darurat dan pemerintah itu menghilangkan demokrasi dalam 11 hari kemarin," ujar Agung. "Masyarakat sudah melihat ke mana pemerintah berpihak."

Aksi ini sendiri telah menambahkan gelombang demonstrasi besar-besaran yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia terkait polemik isu revisi undang-undang. Sebelumnya daerah seperti Bandung, Riau, Malang, Makassar, Yogyakarta, hingga Samarinda telah menggelar aksi unjuk rasa kepada Pemerintah Indonesia terkait situasi ini.