WowKeren - Gelombang demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah yang terus berdatangan ditanggapi oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono. Menurut Poyuono, ada kemungkinan Presiden Joko Widodo dilengserkan dan DPR dibubarkan apabila tuntutan mahasiswa dan rakyat tersebut tak didengarkan.

"Jangan main-main dengan janji dan sumpah pada masyarakat," tutur Poyuono dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (24/9). "Kalau mahasiswa dan rakyat terus bergerak dan enggak didengar bukan tidak mungkin Joko Widodo dilengserkan dan DPR dibubarkan masyarakat."

Diketahui, aksi mahasiswa ini merupakan bentuk protes mereka terhadap sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai bermasalah. Salah satunya adalah Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang baru. Poyuono pun menilai mahasiswa harus terus bergerak dan mengepung wakil rakyat agar tak mengingkari janji mereka kala berkampanye.

"Saya ingatkan kepada Joko Widodo yang punya nawacita ingin memberantas korupsi," jelas Poyuono. "Janji yang berkoar-koar untuk melawan korupsi."

Menurut Poyuono, sejak awal revisi UU KPK bergulir, dirinya sudah mengajak dan mengimbau mahasiswa, buruh, dan petani untuk mengepung Gedung DPR dan Istana. Selain itu, Poyuono juga mengkritisi pejabat yang menyebut KPK merupakan hambatan investasi di Indonesia.

"Semua politisi parpol takut menyuarakan penolakan," ujar Poyuono. "Seperti kurang sehat pikiran alias asal bunyi karena tanpa data data yang jelas. Mana ada investor yang mau nanam duitnya di Indonesia kalau biaya siluman berupa pungli, korupsi menjamur."

Sebelum revisi UU KPK disahkan, Poyuono memang sempat mengajak masyarakat untuk turun ke jalan mengepung gedung DPR RI dan juga istana guna menolak revisi tersebut. Ia menyebut bahwa UU KPK baru tersebut akan digunakan untuk merampok uang negara.

"Nah para anggota masyarakat dari berbagai kalangan baik buruh, tani, nelayan, tukang ojek online, rohaniwan dan para santri mari kita kepung DPR RI dan Istana," ajak Poyuono melalui keterangan tertulis, Selasa (10/9). "Untuk menolak revisi UU KPK yang akan digunakan untuk merampok uang negara nantinya."

Poyuono menilai bahwa revisi UU tersebut hanyalah bentuk upaya melemahkan KPK. Oleh sebab itu, UU KPK yang baru dinilai akan membuat koruptor semakin mudah menguras uang negara.