Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, menyampaikan 3 tuntutan pada pemerintah di hadapan ribuan buruh yang hadir di depan Gedung DPR pada hari ini (2/10).
- Bertilia Puteri
- Rabu, 02 Oktober 2019 - 14:34 WIB
WowKeren - Aksi massa kembali terjadi di depan Gedung DPR pada hari ini (2/10). Kali ini, giliran para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka pada pemerintah.
Presiden KSPI, Said Iqbal, lantas memberikan orasi dan menyampaikan 3 tuntutan pada pemerintah di hadapan ribuan buruh. Pertama adalah penolakan revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dinilai akan menjatuhkan kaum buruh.
"Pertama menolak revisi Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang kita tolak revisinya," ujar Said. "Kenapa, karena revisi tersebut bukan memperbaiki nasib kaum buruh tapi menjatuhkan bahkan membuat kaum buruh makin terpuruk di tengah-tengah kebijakan upah murah. Siap berjuang?"
Seruan Said tersebut dijawab oleh ribuan buruh yang hadir. "Siap," sahut massa.
Yang kedua adalah penolakan kenaikan iuran Badan Penyedia Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pasalnya, kenaikan iuran ini dinilai akan menekan daya beli masyarakat, khususnya kaum buruh.
"Kedua kita ingin memastikan DPR dan Presiden menolak kenaikan BPJS Kesehatan," lanjut Said. "Khususnya kelas 3 akan mengakibatkan daya beli turun. Misal kelas 3 jadi Rp 42 ribu dari Rp 25.500, Rp 42 ribu satu bapak, ibu, tiga anak Rp 42 kali 5 Rp 210 ribu."
Sedangkan tuntutan buruh yang ketiga adalah meminta pemerintah merevisi PP Nomor 78 tentang Pengupahan. Menurut Said, dirinya sudah bertemu dengan Presiden Joko Widodo yang berjanji akan merevisi PP tersebut.
"Beliau berjanji PP 78 akan direvisi, siap mengawal?" ujar Said. "Siap," jawab massa.
Sementara itu, untuk mengamankan aksi massa pada hari ini, pihak kepolisian telah menyiapkan 6 ribu personel gabungan yang terdiri dari TNI dan Polri. Rekayasa lalu lintas yang sifatnya situasional juga telah dipersiapkan.
"Kami sudah menyiapkan pengamanan," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono yang dilansir oleh Kompas pada Rabu (2/10). "Ada 6.000 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa. Ada rekayasa lalu lintas, sifatnya situasional."
(wk/Bert)
