Belum ada keputusan final terkait posisi PAN di periode kedua pemerintahan Jokowi. Bila bergabung dengan pemerintahan, maka PAN akan menjadi eks-oposisi kesekian yang 'loncat pagar'.
- Elvariza Opita
- Selasa, 15 Oktober 2019 - 14:06 WIB
WowKeren - Sejumlah pertemuan terus digelar oleh tokoh-tokoh nasional. Diketahui Presiden Joko Widodo sudah menggelar dua pertemuan penting pekan lalu, yakni dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Yang terbaru, Jokowi dilaporkan menggelar pertemuan dengan Ketum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan. Mantan Ketua MPR RI periode 2014-2019 itu disambut Jokowi di Istana Negara pada Senin (14/10).
Jokowi pun mengaku membahas sejumlah hal dengan Zulhas, yang sejatinya tak jauh berbeda dengan isi pertemuannya bersama SBY. Yakni soal geopolitik, geoekonomi, amandemen UUD 1945, dan kemungkinan bergabungnya PAN dalam koalisi. Kendati demikian, Jokowi menyebut belum ada keputusan final terkait dengan permasalahan koalisi tersebut.
Menyikapinya, anggota Dewan Kehormatan PAN, Dradjad Hari Wibowo pun angkat bicara. Dari pernyataan Jokowi, tutur Dradjad, ia bisa menyimpulkan bahwa pemerintah masih ingin "menggemukkan" koalisi dengan merekrut PAN.
"Dari pernyataan Presiden, sekarang masyarakat bisa melihat sendiri," ujar Dradjad melalui pesan singkat, Selasa (15/10). "Bahwa Istana memang menginginkan PAN bergabung dalam pemerintahan."
Tak main-main, upaya pemerintah untuk merekrut PAN ini pun diwujudkan lewat tawaran kursi kabinet untuk satu nama pengurus partainya. "Memang faktanya seperti itu," tegas Dradjad, seperti dilansir oleh Suara Surabaya.
Ia pun mengaku ada beberapa pengurus PAN yang tergiur masuk koalisi. Namun, menurutnya, sikap tersebut bukanlah pencerminan politik yang baik.
Oleh karena itu, ia pun menegaskan bahwa mayoritas pengurus PAN masih bersikeras ingin berada di luar pemerintahan. Sikap ini pun sejalan dengan arahan dari Amien Rais selaku Ketua Dewan Kehormatan sekaligus pendiri PAN.
"Teman-teman di wilayah dan daerah juga lebih sering bertemu dengan pemilih PAN," tuturnya. "Mereka bisa menjadi sasaran kekecewaan pemilih jika PAN loncat pagar."
"Jadi saya rasa dalam pertemuan tadi bang Zul mengemukakan sikap PAN yang di luar pemerintahan," imbuhnya. "Kalau bahasa bang Zul, mendukung tapi dari luar."
Menurutnya, posisi sebagai oposisi bukanlah pilihan yang buruk. Pasalnya politik di seluruh belahan dunia selalu membutuhkan mekanisme check and balance yang tercapai dengan adanya koalisi dan oposisi. "Jadi beroposisi itu bukan berarti harus musuhan, apalagi cakar-cakaran," pungkasnya.
(wk/elva)
