Singgung Kasus HAM, KontraS Minta Jokowi Tak Pilih Prabowo Jadi Menteri
Instagram
Nasional

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak memilih Prabowo Subianto masuk ke kabinet. Lembaga tersebut pun menyinggung kasus HAM yang pernah menyangkut Prabowo.

WowKeren - Isu hadirnya Prabowo Subianto di dalam Kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) semakin menguat. Apalagi, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut kemarin nampak datang ke Istana Negara dengan mengenakan kemeja putih sebagaimana Mahfud MD dan Nadiem Makarim yang sudah dipastikan menguatkan Kabinet Presiden Jokowi Jilid II.

Mendengar kabar tersebut, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pun angkat bicara. Deputi Koordinator KontraS Feri Kusuma meminta Jokowi agar tidak menjadikan orang-orang yang terlibat kasus pelanggaran HAM dalam kabinetnya, contohnya yakni Wiranto dan Prabowo Subianto.

"Jokowi harus benar-benar perhitungkan, ini tidak menempatkan orang-orang seperti Wiranto dalam kabinetnya, termasuk Prabowo," kata Feri di Kantor KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat pada Senin (21/10). "Dia bertanggung jawab atas kasus penghilangan orang secara paksa."

Feri pun kemudian menyinggung soal kasus pelanggaran HAM yang berkaitan dengan Wiranto dalam dalam peristiwa Mei 1998. Ketika itu, Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI. Menurutnya, saat itu panglima ABRI bertanggung jawab untuk menggerakkan pasukannya ketika terjadi kerusuhan.


Terkait Prabowo, ia menyinggung soal kasus penculikan aktivis yang terjadi saat tragedi 1998 di Semanggi, Jakarta Pusat. Prabowo yang saat itu merupakan komandan menurutnya bertanggung jawab atas operasi yang dilakukan oleh Tim Mawar yang diduga menjadi dalang dalam operasi penculikan aktivis politik pro-demokrasi. Tim Mawar sendiri merupakan tim kecil dari kesatuan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup IV TNI Angkatan Darat. Saat itu, Prabowo juga menjabat sebagai Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus.

Menurut Feri, mayoritas masyarakat Indonesia yang memahami masalah bangsa tersebut pasti keberatan jika figur-figur yang pernah terlibat kejahatan HAM masuk ke dalam kabinet. Oleh karena itu, jika isu Prabowo Subianto akan menjadi menteri di kabinet baru Jokowi benar, maka pihaknya mempertanyakan nasib rekomendasi Panitia Khusus Komisi III DPR terkait HAM.

Rekomendasi itu sendiri diinisiasi oleh PDIP. Isi dari rekomendasi tersebut diantara yakni tentang pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa, rehabilitasi bagi korban, pencarian terhadap 13 korban, serta ratifikasi pencarian orang hilang.

"Keempatnya, selama periode Jokowi tidak ada satupun yang jalan," kata Feri. "Kalau Jokowi tempatkan Prabowo di kabinetnya, bagaimana dengan 4 rekomendasi ini? Sekarang saja tak dilaksanakan. Dia malah buat kesalahan dengan memberi ruang bagi aktor yang bertanggung jawab terhadap kasus pelanggaran HAM."

Sementara itu, kabar bergabungnya Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) di Kabinet Presiden Jokowi Jilid II semakin jelas. Pasalnya, mantan rival Jokowi dalam Pilpres 2019 dan 2014 itu baru-baru ini mengonfirmasi bahwa dirinya akan masuk ke kabinet Presiden Jokowi Jilid II. Hal tersebut disampaikannya usai menemui Jokowi pada Senin (21/10) kemarin.

(wk/wahy)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait