Lembaga penelitian Indobarometer menyebutkan 4 variabel yang menjadi pertimbangan Presiden Jokowi untuk memilih menterinya untuk periode 2019-2024. Seperti kapasitas menteri, dinamika politik, gagasan amandemen UUD 45 dan isu radikalisme.
- Nidya Putri
- Selasa, 22 Oktober 2019 - 13:01 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo telah memilih orang-orang yang akan mengisi kursi menterinya untuk periode mendatang. Bahkan sudah ada sejumlah tokoh yang diundangnya ke Istana Negara, Senin (21/10) kemarin dengan menggunakan kemeja putih.
Menurut Direktur Eksekutif Indobarometer, Muhammad Qodari menjelaskan bahwa ada empat variabel pertimbangan menteri anggota Kabinet Kerja Jilid II oleh Presiden. Yang pertama soal penilaian kapasitas menteri.
Contohnya, seperti Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang disebut-sebut akan menjadi Menteri di bidang pertahanan. "Pasti kapasitas. Saya kira enggak ada yang meragukan kalau pak Prabowo jadi Menhan," kata Qodari dilansir Tempo, Selasa (22/10).
Menurut Qodari, bekas komandan jenderal Kopassus itu adalah pakar bidang pertahanan. “Selama ini mungkin (pekerjaan) dia tatarannya teknis, kalau (menteri) ini tataran kebijakan," katanya.
Kedua, adalah variabel pemilihan menteri dilihat dari dinamika politik ke depan. Dalam politik, ada fase untuk berkompetisi dan berteman. Hal ini bisa dilihat dari bergabungnya Partai Gerindra ke dalam koalisi Jokowi yang didominasi PDIP yang berkompetisi lalu berteman.
Variabel ketiga, soal gagasan amandemen UUD 1945. Menurut Qodari, bergabungnya partai oposisi ke dalam Kabinet Kerja Presiden Jokowi dibutuhkan memperkuat suara untuk amandemen. "Amandemen koalisinya harus 70-80 persen karena syarat," ujarnya.
Keempat, pemilihan sejumlah menteri juga dilihat sebagai upaya untuk menangkal isu intoleransi, radikalisme dan eksklusifisme. Dari situ, Qodari menilai adanya embrio aliansi besar dari kalangan nasionalis dan islam moderat untuk menghadapi isu itu.
"Kalau benar, semua partai nasionalis masuk (kabinet) yang di DPR. Lalu PPP, PKB masuk," paparnya. "Lalu PKS, PAN di luar. Itu teori saya terbukti 100 persen."
Sebelumnya, sejumlah tokoh telah dipanggil oleh Jokowi ke Istana Negara pada hari Senin (21/10). Seperti mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu, Bos Gojek Indonesia Nadiem Makarim, dan Bos NET TV Wishnutama. Lalu ada pengusaha Erick Thohir.
Lalu, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, mantan Mensesneg Pratikno, relawan Jokowi-Ma'ruf Fadjroel Rachman dan peneliti Populi Center Nico Harjanto, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo. Sedangkan pada hari kedua, Selas (22/10), ada Menkeu Sri Mulyani, Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita, Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar.
(wk/nidy)
