Diketahui IDI pernah memecat Dokter Terawan dari keanggotaan organisasi tersebut karena terlibat dalam kasus pelanggaran kode etik. Belakangan IDI dikabarkan memberi penolakan keras atas terpilihnya Terawan sebagai Menkes.
- Elvariza Opita
- Kamis, 24 Oktober 2019 - 11:07 WIB
WowKeren - Terpilihnya Dokter Terawan Agus Putranto sebagai Menteri Kesehatan di Kabinet Indonesia Maju dinilai cukup mengejutkan. Banyak publik yang tidak mengetahui sepak terjang sang mantan Kepala RSPAD Gatot Soebroto sebelum Presiden Joko Widodo menjatuhkan pilihan padanya.
Namun belakangan terungkap cela sang Mayjen TNI. Pasalnya Terawan diketahui pernah dipecat sementara dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Kini terpilihnya Terawan sebagai Menkes pun kembali "dijegal" oleh IDI. Dilansir dari CNBC Indonesia, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) PB IDI rupanya sudah melayangkan surat penolakan atas terpilihnya Terawan sebagai Menkes.
"Bila diperkenankan kami ingin menyarankan agar dari usulan calon calon tersebut mohon kiranya Bapak Presiden tidak mengangkat Dr Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) sebagai Menteri Kesehatan," demikian kutipan isi surat dari MKEK IDI yang telah beredar luas di kalangan jurnalis. "Adapun alasan yang mengiringi saran kami adalah karena Dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad(K) sedang dikenakan sanksi akibat melakukan pelanggaran etik kedokteran. Sanksi tersebut tertera dalam Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran PB IDI No.009320/PB/MKEK-Keputusan/02/2018 tanggal 12 Februari 2018."
Menanggapi surat tersebut, Terawan pun hanya memberikan reaksi santai. "Ya nggak apa-apa. Kan namanya jabatan politis, ada yang menerima, ada yang menolak. Itu hal biasa," ungkapnya, Rabu (23/10).
Namun demikian Terawan tak memberi jawaban gamblang perihal dirinya yang masih melayani pasien atau tidak. Ia hanya menegaskan, sebagai dokter, dirinya tetap berkewajiban membantu masyarakat untuk memberikan konsultasi.
"Saya kan mau menolongnya," jelasnya. "Masa ada emergency nggak saya tolong? Itu kan pasti harus."
Terawan mengaku ada beberapa hal yang menjadi prioritasnya usai dilantik sebagai Menkes. Salah satunya adalah perihal defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. "Kalau masalah itu (defisit BPJS), harus saya bicarakan dengan detail. Karena banyak pihak-pihak yang terkait," tuturnya.
"Intinya ya bagaimana membuat solusi yang paling wise, yang tidak memberatkan masyarakat dan negara," pungkasnya. "Dan itu harus betul-betul dibahas dengan detail, harus penuh kejujuran, keterbukaan, dan keinginan bersama untuk membenahi pelayanan yang baik."
(wk/elva)
