Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan akan mengajak PA 212, FPI, dan GNPF Ulama serta ormas Islam lainnya untuk menjadi 'lawan' pemerintah selama lima tahun ke depan.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 25 Oktober 2019 - 10:32 WIB
WowKeren - Partai Keadilan Sejahtera menjadi salah satu partai yang tetap berada di jalur oposisi usai Pilpres 2019 lalu. Sayangnya, jumlah partai di kubu oposisi tak sebanyak koalisi.
PKS berencana menggandeng sejumlah elemen masyarakat untuk menjadi oposisi pemerintah. Beberapa di antaranya yakni Presidium Alumni (PA) 212 dan Front Pembela Islam (FPI) hingga GNPF Ulama.
Langkah PKS tersebut mendapat sorotan dari Pengamat Politik Exposit Strategic Arif Susanto. Arif khawatir jika upaya tersebut justru bisa berpotensi menghancurkan konstitusi Indonesia. Menurut Arif, kekuatan non parlemen semacam itulah yang justru berpeluang untuk menjadi destruktif.
"Saya khawatir di tengah minimnya sekutu politik, ini lantas menjadi daya tarik mereka untuk diajak menjadi bagian dari kekuatan penekan," kata Arif di Jakarta, Kamis (24/10). "Kekuatan non parlemen ini kan kekuatan yang justru punya peluang untuk menjadi destruktif."
Para ormas tersebut, dikatakan Arif sudah mulai kehilangan relevansi politiknya sejak Prabowo membubarkan koalisi Pilpres 2019 lalu. Bahkan, ada ormas yang tak terdaftar secara legal melakukan gerakan menyerupai partai politik. Tak dipungkiri juga, bahwa ormas tersebut juga ada yang bahkan menggaungkan ideologi di luar Pancasila.
"Kita tahu lah, alumni 212 sebagian diantaranya malah melakukan tindakan-tindakan inkonstitusional untuk memperjuangkan kepentingan politik mereka," lanjut Arif. "Di antaranya bahkan mulai melandaskan gerakannya dengan ideologi yang berlawanan dengan ideologi negara."
Arif mengingatkan bahwa istilah oposisi tak hanya sebatas eksistensi. "Padahal kalau kita bicara mengenai oposisi, bukan hanya untuk eksistensi partai politik, tapi juga kelangsungan negara," tegasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menyatakan akan mengajak PA 212, FPI, dan GNPF Ulama serta ormas Islam lainnya untuk menjadi 'lawan' pemerintah selama lima tahun ke depan. Tak hanya ketiga ormas tersebut, namun ia sudah mulai mengajak ormas lainnya.
"Selama semuanya sesuai koridor konstitusi kita akan mengajak," kata Mardani di Senayan, Jakarta, Selasa (22/10). "Bukan cuma teman dengan FPI, GNPF ulama, bahkan kami sudah mulai dengan teman-teman lainnya juga."
(wk/zodi)