Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang Msi, lantas menilai bahwa NasDem tidak akan menyatakan keluar dari kekuasaan secara terbuka.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 05 November 2019 - 13:12 WIB
WowKeren - Partai NasDem yang dikepalai oleh Surya Paloh belakangan ini diisukan hendak keluar dari kekuasaan dan menjadi oposisi Joko Widodo. Pasalnya, Partai NasDem tengah bermanuver dengan mendekati sejumlah partai oposisi, salah satunya adalah Partai Keadilan Sosial (PKS).
Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Kupang, Dr. Ahmad Atang Msi, lantas menilai bahwa NasDem tidak akan menyatakan keluar dari kekuasaan secara terbuka. Namun, sikap politik NasDem terhadap pemerintah lah yang akan dilakukan secara terbuka.
"Menurut saya, NasDem tidak secara terbuka menyatakan keluar dari kekuasaan, namun sikap politik terhadap pemerintah akan dilakukan secara terbuka," tutur Ahmad dilansir Antara pada Selasa (5/11). "Surya Paloh secara tegas sudah menyatakan akan menjadi oposisi bagi pemerintah."
Ahmad menyebut bahwa meski NasDem berada dalam pemerintahan, namun NasDem akan bersikap sebagai oposisi sebagai alat kontrol. "Jadi NasDem mengambil sikap oposisi lebih sebagai alat kontrol, bukan mosi, terang Ahmad.
Selain itu, Ahmad juga menjelaskan bahwa politik yang dibangun merupakan bentuk politik koalisi, bukan oposisi. Dalam negara dengan sistem presidensial, tidak ada oposisi ekstrem melainkan oposisi loyal. Oleh sebab itu, anggota koalisi tidak kehilangan sikap kritisnya terhadap pemerintah lantaran koalisi bersifat ad hoc dan bukan permanen.
Sementara itu, pengamat politik Universitas Paramadina, Djayadi Hanan berpendapat bahwa manuver Nasdem tersebut karena NasDem tak senang akan koalisi Jokowi. Menurut Djayadi, sejak awal Nasdem sudah memperlihatkan sikap penolakan terhadap bergabungnya Gerindra ke koalisi. Namun, Jokowi pada akhirnya memutuskan menerima Gerindra bergabung dengan menempatkan dua orang pentingnya, Prabowo Subianto dan Edhy Prabowo dalam Kabinet Indonesia Maju.
"Tampaknya Nasdem kurang happy dengan koalisi yang dibentuk oleh Pak Jokowi," kata Djayadu saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat pada Minggu (3/11). "Dalam koalisi multipartai presidensil seringkali terjadi partai tertentu tidak seratus persen bersama Presiden dan pengalaman Indonesia kan begitu, 2014-2019 ada partai anggota koalisi tetapi dalam beberapa kebijakan beda dengan Presiden."
(wk/Bert)
