Sebelumnya, Duta Besar Arab Saudi, Esam A Abid Althagafi, mengaku sudah ada 'negosiasi tingkat tinggi' antara Indonesia dan negaranya soal nasib Habib Rizieq. Moeldoko pun buka suara.
- Bertilia Puteri
- Selasa, 26 November 2019 - 16:25 WIB
WowKeren - Duta Besar Arab Saudi, Esam A Abid Althagafi, menyebut ada "negosiasi tingkat tinggi" antara Indonesia dan negaranya soal Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq. Namun Esam enggan menyampaikan detail negosiasi tersebut.
"Masalah ini sebenarnya sedang dinegosiasikan oleh pejabat tinggi antara dua negara," jelas Esam usai menemui Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (25/11). "Dan kami berharap hal itu dapat diselesaikan segera. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa karena sedang dinegosiasikan oleh dua otoritas antara Saudi Arabia dan Indonesia."
Negosiasi tersebut lantas dipertanyakan oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. "Saya tidak tahu secara teknis tentang negosiasi. Kalau menurut saya sih apa yang dinegosiasikan?" tutur Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan pada hari ini (26/11).
Menurut Moeldoko, tidak ada masalah yang menghalangi Habib Rizieq untuk pulang. Ia sendiri mempersilakan Habib Rizieq untuk kembali ke Tanah Air.
"Wong secara, tidak ada yang bermasalah sebenarnya," ujar Moeldoko. "Pak Rizieq mau pulang, pulang aja, kan begitu."
Selain itu, Moeldoko juga mengaku telah mengecek isu "pencekalan" Habib Rizieq ini ke sejumlah pihak. Mantan Panglima TNI tersebut lantas menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar.
"Yang saya komentari bukan itu, yang saya komentari kan, Pak Rizieq sering mengatakan, dicekal, gitu loh. Saya sudah cek ke mana-mana, enggak ada pencekalan itu," ungkap Moeldoko. "Saya sudah cek ke Dirjen Imigrasi, enggak ada pencekalan, dan enggak boleh. Sesuai Undang-Undang kan enggak boleh orang Indonesia dicekal sendiri. Berikutnya, saya telepon menteri luar negeri juga enggak ada itu. Saya telepon Menko Polhukam juga enggak ada."
Oleh sebab itu, Moeldoko pun meminta agar Habib Rizieq sendiri tidak mengembangkan isu yang belum pasti kebenarannya. "Jadi jangan mengembangkan sesuatu yang memang pemerintah tidak melakukan, kalau merasa tercekal ya silakan aja," pungkas Moeldoko.
(wk/Bert)
