Sebanyak 20 ribu ton beras yang disimpan oleh Bulog sudah berusia lebih dari satu tahun sehingga dikhawatirkan telah mengalami penurunan kualitas dan harus dimusnahkan.
- Zodiak Yanuarita
- Jumat, 29 November 2019 - 20:55 WIB
WowKeren - Perum Bulog berencana untuk melakukan pemusnahan atau disposal beras. Namun sayangnya, perusahaan berplat merah itu masih belum bisa mengeksekusi rencana tersebut pada beras yang telah mengalami penurunan kualitas. Adapun alasannya karena terganjal masalah jaminan penggantian anggaran.
Diketahui, dari total cadangan beras pemerintah yang berjumlah 2,3 juta ton, 20 ribu ton di antaranya telah mengalami penurunan kualitas. Oleh sebab itu, beras tersebut harus dimusnahkan atau dikelola kembali untuk dijadikan produk lain.
Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), disebutkan bahwa beras yang sudah disimpan 4 bulan lamanya berpotensi mengalami penurunan mutu. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi mengatakan bahwa Bulog saat ini masih menunggu kepastian anggaran.
"Ini yang jadi masalah. Permentan sudah ada tapi di Kemenkeu belum ada anggaran. Ini kami sudah usulkan," kata Tri di Jakarta, Jumat (29/11). "Kami sudah jalankan sesuai Permentan tapi untuk eksekusi disposal anggarannya tidak ada. Kalau kami musnahkan lantas bagaimana penggantiannya?"
Untuk memastikan kondisi beras, Bulog terus melakukan pemantauan. Adapun 20 ribu ton beras yang akan dimusnahkan itu berusia lebih dari satu tahun.
"Kalau dasar perhitungan waktu penyimpanan itu harusnya banyak," lanjut Tri. "Tapi kami monitor terus dan setelah dilihat di bawah 100.000 ton. Dan yang mau dimusnahkan 20.000 ton dan itu usianya lebih dari setahun."
Tri menegaskan bahwa Bulog sebelumnya belum pernah melakukan disposal. "Biasanya kalau ada beras berpotensi kualitas turun kami akan olah kembali, Makanya kami lempar ke Kemenko. Kami sudah sampaikan ada sekian ton untuk disposal," imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pihaknya akan segera melakukan pertemuan dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto terkait tuntutan Perum Bulog. "Nanti kita lihat kalau sudah dirapatkan di Menko, saya lihat semuanya," kata Sri di Kantor Kemenkeu, Jumat (29/11).
(wk/zodi)
