Mahfud MD menyebut Habib Rizieq telah menganggap pemerintah ilegal soal kasus pencekalan, Front Pembela Islam membenarkan pernyataan pimpinan FPI tersebut.
- Ruth Meliana
- Rabu, 04 Desember 2019 - 09:47 WIB
WowKeren - Menko Polhukam Mahfud MD menyebut Habib Rizieq telah menganggap pemerintah ilegal. Front Pembela Islam (FPI) membenarkan jika pimpinan mereka yakni Rizieq memang pernah menyatakan jika Pemerintah Indonesia ilegal.
Walau begitu, FPI menyangkal jika pernyataan Rizieq tentang pemerintah ilegal ini ditengarai karena kasus pencekalan dirinya. Ketua Tim Bantuan Hukum FPI Sugito menjelaskan jika pernyataan Rizieq terkait pemerintah ilegal ini disampaikan dalam konteks Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.
"Kalau mengenai masalah pemerintah Indonesia dianggap ilegal itu kan terkait konteks Pilpres kemarin," jelas Sugito seperti dilansir dari CNNIndonesia, Selasa (3/12). "Bahwa dianggap terlalu banyak ini-itu. Lah ya (soal tudingan) yang itu sudah ada proses inkrah di Mahkamah Konstitusi (MK)."
Seperti yang diketahui, Rizieq dan FPI saat Pilpres 2019 lalu mendukung Calon Presiden-Wakil Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sayang, Prabowo dan Sandiaga mengalami kekalahan dalam Pilpres 2019 melawan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Sontak pendukung Prabowo-Sandi termasuk FPI menuduh jika Pilpres 2019 lalu penuh dengan kecurangan. Mereka lantas menggugat ke MK soal kecurangan kubu lain walaupun pada akhirnya gugatan ini ditolak.
Sugito lantas menjelaskan terkait situasi Rizieq yang masih dicekal dan terjebak di Arab Saudi. Sugito menegaskan jika Rizieq telah menyambangi KBRI dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Arab Saudi untuk menanyakan perihal pencekalan itu.
Saat itu, Rizieq tidak bertemu langsung dengan Duta Besar ataupun Konjen. Hal ini seolah membantah pernyataan Mahfud MD yang mengatakan jika Rizieq sama sekali tidak pernah berkoordinasi dengan pihak KBRI selama di Arab Saudi.
"Mungkin Pak Mahfud tidak mendapatkan informasi dari staf yang Kedubes RI. Dubes mungkin tidak dapat laporan dari staf di sana juga," terang Sugito. "Akhirnya yang terjadi seakan-akan Habib Rizieq tidak pernah melaporkan."
Tak hanya itu, Sugito membeberkan jika pihak FPI sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia untuk segera memulangkan Rizieq. Sugito meyakini pihaknya telah berhasil membujuk pihak Arab Saudi untuk membahas kasus tersebut.
"Ketika kita bicara dengan pemerintah (Indonesia) sepertinya lepas tanggungjawab semuanya," ujar Sugito. "Menkopolhukam, Keimigrasian, dan Menlu sepertinya tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, kami tidak tahu."
(wk/lian)
