Kasus Habib Jafar Shodiq yang menghina 'babi' Wapres Ma'ruf Amin menjadi sorotan sejumlah pihak. Salah satunya adalah wadah resmi Habib se-Indonesia, Rabithah Alawiyah.
- Nidya Putri
- Jumat, 06 Desember 2019 - 07:31 WIB
WowKeren - Kasus penceramah Habib Jafar Shodiq bin Sholeh Alattas yang memancing jemaahnya untuk menyebut babi kala ia menyebut nama Wakil Presiden Ma'ruf Amin berbuntut panjang. Pasalnya, ia telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penghinaan terhadap Wapres pada Kamis (5/12).
Kasus ini pun akhirnya menjadi sorotan dari sejumlah pihak. Salah satunya wadah resmi habib se-Indonesia yang bernama Rabithah Alawiyah.
Pihak Rabithah sangat menyayangkan pernyataan Jafar Shodiq yang menghina Ma'ruf Amin tersebut. Ketua Umum Rabithah Alawiyah Habib Zen bin Smith menilai tindakan Jafar Shodiq sebagai sebuah pelecehan atas ajaran luhur Rasulullah.
Seorang dai seharusnya tak boleh melakukan ujaran kebencian. "Seorang dai tidak dibolehkan mencaci atau melakukan ujaran kebencian," ujar Habib Zen dalam keterangannya, Kamis (5/12). "Hal ini jauh dari tuntunan Rasulullah."
Lebih lanjut, Rabithah menyayangkan penyematan gelar "habib" yang ada pada Jafar. Menurutnya, "habib" adalah gelar kehormatan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang yang punya kapasitas keilmuan dan akhlak yang tinggi.
"Dia kurang akhlak dan dalam ceramahnya tidak berdasarkan keilmuan," kata Habib Zen. "Ini bukan habib tapi sayyid (orang Arab keturunan Nabi Muhammad atau tuan) yang perlu pendidikan akhlak."
Ia juga menambahkan jika setiap orang perlu menjaga martabat diri dan orang lain dengan cara memiliki budi pekerti dan akhlak yang baik. Sedangkan melecehkan orang lain adalah perbuatan yang jauh dari ajaran Islam. Karena itu, siapa pun yang mencela kehormatan orang lain tidak pantas menyandang gelar kehormatan sebagai seorang pendakwah.
Selain itu, Habib Zen juga turut menyoroti proses hukum terkait kasus penghinaan tersebut. "Kami mendukung penegakan hukum dijalankan dengan konsisten dan konsekuen, tanpa mengesampingkan hak-hak warga negara," tutupnya. "Ini agar masyarakat lebih berhati-hati dalam berujar di muka publik demi ketertiban dan kenyamanan hidup bersama."
(wk/nidy)
