Tak hanya itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan tersebut juga mengaku telah dituduh berkhianat oleh sejumlah internal partai.
- Zodiak Yanuarita
- Rabu, 18 Desember 2019 - 15:55 WIB
WowKeren - Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) rencananya akan menggelar musyawarah nasional (munas) III pada 17-19 Desember mendatang. Sayangnya, agenda tersebut tidak mengundang salah satu pendirinya, Wiranto.
Terkait hal ini, Wiranto akhirnya angkat bicara. Ia merasa bahwa dirinya sudah tidak lagi dihormati oleh kepengurusan partai yang saat ini dipimpin oleh Oesman Sapta Odang (OSO), baik sebagai pendiri maupun orang yang berjuang membesarkan partai.
"Saya tidak dihormati sebagai pendiri partai," kata Wiranto di Jakarta, Rabu (18/12). "Tidak dihormati sebagai orang yang berjuang membesarkan partai 10 tahun."
Ia juga mengaku telah dituduh berkhianat oleh sejumlah internal partai, setelah menerima posisi sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan. "Bahkan dimaki, dituduh pengkhianat dan sebagainya, dengan cara lain saya akan terus membangun partai ini," ujar Wiranto.
Tak hanya itu, lebih jauh Wiranto menilai bahwa munas yang akan digelar tersebut semangatnya sudah berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. "Saya melihat Munas ini roh yang sudah berbeda. Semangatnya sudah berbeda dan selalu ingin berkonflik dengan Ketua Dewan Pembina," tegas mantan Menko Polhukam tersebut.
Selain Wiranto, Hanura juga diketahui tidak mengundang Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ketua DPP Partai Hanura Benny Ramdhani mengungkapkan alasan tidak mengundang Jokowi dan petinggi parpol lainnya adalah karena munas tersebut bersifat internal.
Sementara terkait alasan tidak mengundang Wiranto, adalah di dalam struktur kepengurusan Hanura baru yang disahkan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 25 November 2019, tidak ada jabatan untuk Dewan Pembina. Dengan kata lain, Wiranto dianggap sudah tidak lagi menjadi bagian dari Hanura.
"Ini juga penting untuk dijelaskan jika Pak Wiranto selalu menyampaikan ke publik bahwa dirinya selaku Dewan Pembina," kata Benny di Jakarta Pusat, Senin (16/12). "Jadi kepengurusan DPP Partai Hanura yang sudah disahkan Menkumham tidak ada unsur Dewan Pembina di struktur Dewan Pimpinan Pusat Hanura."
(wk/zodi)
