Istana Tegaskan Jokowi Tak Salahkan Pemerintah Sebelumnya Soal Jiwasraya
Nasional

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa permasalahan yang dialami oleh Jiwasraya telah terjadi sejak lama dari pemerintah sebelumnya, lebih tepatnya 10 tahun yang lalu.

WowKeren - Sederet Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diketahui memang tengah dilanda masalah, salah satunya Jiwasraya. Jiwasraya harus mengalami defisit akibat indikasi korupsi para petinggi terdahulunya. Tak tanggung-tanggung, kasus tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 13,7 triliun.

Presiden Joko Widodo pun sempat memberikan tanggapan mengenai kasus tersebut. Menurutnya, masalah yang dihadapi Jiwasraya sudah terjadi sejak sepuluh tahun yang lalu, yang mana kala itu merupakan masa pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono.

"Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu," kata Jokowi di Balikpapan, Rabu (18/12). "Problem ini yang dalam tiga tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini."

Terkait penyataan Jokowi itu, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono mengatakan bahwa Jokowi tidak pernah menyalahkan pemerintahan sebelumnya terkait masalah yang membelit Jiwasraya. "Tidak ada yang menyalahkan pemerintah sebelumnya kok dalam statement Presiden Jokowi," kata Dini dilansir CNN Indonesia, Kamis (19/12).


Jokowi memang mengatakan bahwa permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak lama, namun bukan berarti presiden menyalahkan pemerintah sebelumnya. Ia hanya menyampaikan fakta, bahwa masalah yang sudah lama terjadi itu tidak bisa diselesaikan dengan cepat. "Karena situasinya cukup berat maka tidak realistis kalau dituntut bahwa persoalan ini dapat diselesaikan secara mudah dan seketika," lanjut Dini.

Dini menyatakan bahwa Jokowi tetap melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah keuangan yang membelit perusahaan asuransi pelat merah tersebut. Bahkan, presiden pun sudah menginstruksikan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk turun tangan.

"Beliau telah memerintahkan Menkeu dan Menteri BUMN," tutur Dini. "Untuk segera mempelajari dan mencari solusi untuk kasus ini."

Sementara itu, penyataan Jokowi sempat ditanggapi negatif oleh politisi Partai Demokrat. Menurut politikus Demokrat, Ferdinand Hutahaean, pernyataan Jokowi itu sebenarnya tidak pantas untuk disebutkan.

(wk/zodi)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru