Presiden Joko Widodo telah memilih lima anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengamat menilai Dewas tersebut sebagai 'All The President's Men'.
- Ruth Meliana
- Senin, 23 Desember 2019 - 09:47 WIB
WowKeren - Presiden Joko Widodo telah melantik 5 tokoh anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) pada Jumat (20/12) lalu. Kelima Dewas KPK ini akan menjabat selama 4 tahun ke depan dari 2019-2023.
Kelima orang yang dilantik adalah mantan Hakim MK yakni Harjono, mantan Hakim Agung yakni Artidjo Alkostar, serta peneliti senior LIPI yaitu Syamsuddin Haris. Kemudian ada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Albertina Ho dan mantan Wakil Ketua KPK Jilid I, Tumpak Hatorangan Panggabean.
Pendiri Lingkar Madani Ray Rangkuti lantas mengkritik penunjukan kelima Dewas KPK ini. Tak hanya itu, Ray juga turut menyoroti pimpinan KPK baru yang telah dilantik. Menurutnya, para Dewas dan pimpinan KPK tersebut merupakan orang-orang Jokowi atau ia menyebutnya sebagai All The President's Men.
"Secara organisasi, KPK itu ada di bawah presiden, bekerja dengan birokrasi yang garis strukturnya juga ke presiden, dengan komisioner yang tak sepenuhnya independen," kritik Ray Rangkuti seperti dilansir dari Detik, Sabtu (21/12). "Jadi, hampir bisa disebut, KPK yang sekarang ditempati oleh All The President's Men."
Ray melayangkan kritikan tersebut lantaran penunjukan anggota Dewas KPK tersebut sama sekali tidak melibatkan pendapat publik. Hal ini karena Dewas merupakan aturan baru hasil revisi UU KPK yang tercantum di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
Seharusnya, proses pemilihan Dewas KPK melalui seleksi ketat oleh panitia seleksi (pansel) layaknya pemilihan terhadap Pimpinan KPK. Namun karena Dewas masih sangat baru dalam UU KPK, maka keputusan pemilihan anggota berada di tangan Presiden Jokowi.
"Tak ada pengumpulan pendapat, pandangan sekaligus kemungkinan koreksi dari masyarakat lalu ditetapkan begitu saja oleh Presiden," ujar Rey. "Bagaimanapun, pengangkatan ini kurang memenuhi prinsip pengelolaan pengangkatan pejabat publik, apalagi hal itu terkait dengan jabatan independen."
Namun tudingan jika Dewas KPK merupakan orang-orangnya Jokowi ditepis oleh juru bicara presiden. Fadjroel Rachman menegaskan jika Dewas KPK diisi oleh orang-orang yang independen. "Tidak benar, Dewas (Dewan Pengawas) orang-orang independen," tegas Fadjroel, Minggu (22/12).
(wk/lian)
