Ahli Tekankan Kasus Jiwasraya Murni Soal Hukum: Jangan Dialihkan Ke Isu Politik
Nasional

Terdapat aktor politik turut yang turut bicara mengenai persoalan Jiwasraya. Pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang Dias Satria menyarankan agar kasus ini tak dimanfaatkan untuk menggiring opini ke ranah politik.

WowKeren - Kasus gagal bayar perusahaan asuransi PT Jiwasraya tengah menjadi sorotan publik akhir-akhir ini. Para aktor politik pun turut angkat bicara mengenai persoalan yang menimpa salah satu perusahaan pelat merah ini, salah satunya yakni Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon.

Jansen menggunakan kasus ini untuk menyoroti Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang menurutnya bungkam terhadap skandal Jiwasraya. Padahal, partai yang dipimpin oleh Grace Natalie itu mengusung tagline "Kawal Uang Rakyat".

Di sisi lain, pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang Dias Satria menegaskan bahwa kasus ini adalah murni masalah hukum. Oleh karena itu, ia menghimbau agar kasus ini jangan digiring ke opini politik.

"Kasus gagal bayar yang terjadi di Jiwasraya jangan sampai dialihkan ke isu politik," kata Dias Satria yang dilansir Detik pada Kamis (26/12). "Dengan upaya penggiringan opini yang dapat mengaburkan masalah hukum yang sebenarnya."


Dias mengatakan bahwa semua pihak harus melihat persoalan di internal Jiwasraya ini secara utuh sebagai bagian dari usaha Erick Thohir untuk "bersih-bersih" BUMN. "Bisa jadi masalah seperti ini ada di BUMN-BUMN lain yang belum mencuat ke permukaan. Ini murni masalah hukum, jadi biarkan proses hukum terus berjalan," ujarnya.

Menurut Dias, upaya penegakan hukum kasus Jiwasraya harus diapresiasi. Penegak hukum yang kini telah bergerak dengan memanggil beberapa saksi pun menurutnya harus dikawal dan didorong agar penuntasan kasus ini bisa transparan dan cepat selesai.

Doktor lulusan The University Of Adelaide Australia ini menegaskan agar berbagai pihak juga harus menahan diri dalam memandang kasus ini. Ia menyarankan agar kasus tersebut tidak dimanfaatkan untuk menggiring opini ke ranah politik yang jauh dari pokok persoalan.

"Kepentingan nasabah yang utama," ujar Dias saat diwawancarai wartawan. "Nasabah harus dijamin agar tidak dirugikan. Di sinilah negara harus ikut bertanggung jawab."

(wk/aros)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru