Jadikan Dewan Pengarah Pembangunan, Jokowi Akui Tak Sanggup Gaji Putra Mahkota UEA
Nasional
Ibu Kota Baru Indonesia

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengungkapkan bahwa dirinya merasa tidak perlu menggaji putra mahkota Uni Emirat Arab mengingat harta kekayaannya mencapai 1,4 triliun dolar AS.

WowKeren - Presiden Joko Widodo alias Jokowi membuka peluang bagi pihak asing dalam proyek pembangunan ibu kota baru. Ia telah menunjuk putra mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohammed bin Zayed sebagai salah satu dewan pengarah.

Selain MBZ, Jokowi juga menunjuk dua figur asing lainnya untuk mengemban tugas yang sama. Keduanya adalah CEO SoftBank Corp Masayoshi Son, dan eks Perdana Menteri Inggris periode 1997-2007 Tony Blair.


Jokowi mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu menggaji ketignya. pasalnya, ketiga figur tersebut sudah memiliki kekayaan yang berlimpah. Sebut saja MBZ, putra mahkota ini disebut Jokowi memiliki harta kekayaan yang mencapai 1,4 triliun dolar AS. "Nggak kuat menggaji beliau. 1,4 triliun dolar AS bayangin saja." kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1).

Meski demikian, Jokowi yakin bahwa ada keuntungan yang bisa diraih dengan menempatkan ketiga figur asing tersebut pada posisi dewan pengarah. "Penghargaan yang tinggi. Kita negara besar loh. Penghargaan untuk duduk di dewan pengarah perpindahan Ibu Kota, kerja besar dan akan menjadi sejarah," lanjut Jokowi.

Dalam pembangunan proyek ibu kota nantinya, Jokowi menyatakan bahwa pemerintah tidak akan meminta pinjaman dari pihak lain. Sebab, pembangunan ini nantinya akan mengedepankan unsur kerja sama dengan mendatangkan investor asing.

"Yang kita tawarkan tidak pinjaman, tidak ada government guarantee," kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jumat (17/1). "Nggak ada (pinjaman) jadi semua kerja sama."

Kebutuhan investasi di ibu kota baru ini diperkirakan akan mencapai Rp 466 triliun. Untuk itu, Jokowi menuturkan bahwa pemerintah memiliki beberapa bentuk skema kerja sama. Skema kerja sama tersebut bisa berbentuk Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) sampai dengan Pembiayaan Investasi Non APBN (PINA).

Sementara itu untuk pembangunan klaster pemerintahan, akan sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Klaster kesehatan ada rumah sakit, klaster pendidikan ada SD, SMP, SMA, sampai universitas yang kita harapkan kelas dunia semu," kata Jokowi.

You can share this post!

Related Posts