Alasan Pemerintah Pilih Natuna Jadi Tempat Karantina WNI yang Baru Pulang Dari Wuhan
Twitter/Menlu_RI
Nasional

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan alasan dipilihnya Natuna sebagai kawasan observasi bagi 245 warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, Tiongkok.

WowKeren - Pemerintah RI telah mengirimkan pesawat Batik Air untuk menjemput warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Wuhan, Tiongkok. Evakuasi ini dilakukan untuk menjamin keselamatan WNI dari mewabahnya virus Corona.

Rencananya 245 orang WNI yang dievakuasi dari Wuhan ini akan diarahkan langsung ke Natuna, Kepulauan Riau. Di sana, mereka akan dikarantina selama sekitar 14 hari alias dua minggu sebelum diputuskan boleh kembali ke keluarga masing-masing.

"Protokol kesehatan di antaranya yang harus kita penuhi, kita memiliki tempat isolasi yang jauh dari penduduk dan yang terbaik dan terpilih adalah wilayah Natuna," tutur Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam pelepasan tim penjemput WNI di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, pada Sabtu (1/2) hari ini. Menurut Hadi, Natuna memiliki pangkalan militer dengan fasilitas rumah sakit yang dikelola oleh Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

Selain itu, tutur Hadi, Natuna juga memiliki landasan pacu (runway) yang berdekatan dengan wilayah yang akan dijadikan tempat isolasi. "Sehingga nanti saudara-saudara kita yang datang langsung turun dari pesawat masuk ke tempat penampungan," ungkap Hadi.


Lebih lanjut, Hadi membeberkan bahwa tempat penampungan yang disiapkan memiliki daya tampung 300 orang. Tempat observasi ini juga telah dilengkapi dengan fasilitas penunjang kebutuhan, toilet, hingga dapur.

"Sedangkan jarak dari hanggar atau kita katakan gedung sampai ke tempat penduduk kurang-lebih 5-6 km," pungkas Hadi. "Kemudian menuju dermaga kurang-lebih 5 kilometer, sehingga dari hasil penilaian itu memenuhi syarat untuk protokol kesehatan sehingga Natuna dipilih menjadi tempat transit sementara sampai dinyatakan bebas bisa bertemu keluarga."

Sementara itu, rencana pemerintah ini menuai kritikan keras, tidak hanya dari warga Natuna tetapi juga bupatinya, Abdul Hamid Rizal. Menurut Hamid, wilayahnya memiliki daya dukung medis yang cukup minim.

"Sebagai Bupati, saya harus melindungi rakyat saya dari hal-hal buruk yang bisa saja terjadi dikemudian hari," tegas Hamid, dilansir dari Kepri Today, Jumat (31/1). "Mari sama-sama kita tolak ini dengan cara yang baik, tanpa adanya kekerasan."

(wk/Bert)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Rekomendasi Artikel
Berita Terkait
Berita Terbaru