Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mendukung rencana Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk memasang cukai minuman berpemanis. Dengan alasan untuk menjaga lingkungan serta kesehatan.
- Nidya Putri
- Jumat, 21 Februari 2020 - 20:00 WIB
WowKeren - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memutuskan untuk mengenakan cukai terhadap minuman berpemanis atau minuman kemasan. Keputusan tersebut diambil lantaran demi mengurangi penderita penyakit diabetes dan obesitas.
"Di Indonesia, prevalensi diabetes melitus di atas 15 tahun meningkat tajam dari 1,1 persen menjadi 2 persen dari penduduk," jelas Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Rabu (19/2) hari ini. "Jadi kalau penduduk 267 juta, bisa bayangkan. Ini salah satu yang menyebabkan biaya cukup besar di BPJS kesehatan."
Wacana Sri Mulyani tersebut nampaknya mendapat dukungan dari ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi. Ia menilai adanya cukai tersebut baik diterapkan untuk menjaga lingkungan, serta kesehatan.
Adanya cukai tersebut selain untuk menambah kantong penerimaan negara, bisa juga untuk mengontrol konsumsi masyarakat. "Jadi bukan revenue (untung), tapi kontrol," ujar Fithra dilansir Antara, Jumat (21/2).
Fithra mengatakan, seperti disampaikan oleh BPJS Kesehatan selaku operator program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penyakit diabetes ialah salah satu penyumbang kasus tertinggi di Indonesia. Karena itu, pemerintah berkepentingan menekan angka penderita diabetes melalui cukai.
"Beberapa kajian di BPJS Kesehatan mengklaim diabetes tertinggi," tuturnya. "Jadi itu (cukai) sebagai upaya preventif dan kuratif."
Di lain sisi, pengusaha minuman berpemanis justru menolak gagasan Sri Mulyani tersebut. Mereka menilai bahwa kebijakan itu tidak tepat sasaran jika cukai pada produk minuman ringan itu ialah untuk menurunkan jumlah penderita diabetes dijadikan alasan. Menurutnya, masih banyak alternatif lain yang bisa ditempun untuk menurunkan jumlah penderita diabetes di Indonesia.
(wk/nidy)
