Melalui unggahan video singkat di akun Instagram resminya, pendiri Partai Amanat Nasional Amien Rais bercerita mengenai Kongres PAN V beberapa waktu lalu yang sempat diwarnai aksi kericuhan.
- Zodiak Yanuarita
- Kamis, 27 Februari 2020 - 10:32 WIB
WowKeren - Partai Amanat Nasional (PAN) belum lama ini telah menggelar Kongres ke-V di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kongres tersebut juga menetapkan bahwa Zulkifli Hasan menjadi Ketua Umum PAN untuk periode 2020-2025.
Berlangsungnya kongres tersebut cukup menyita perhatian publik lantaran sempat diwarnai aksi kericuhan. Terkait hal ini, Pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais ikut buka suara. Melalui unggahan video singkat di akun Instagram miliknya, ia meminta kepada pemerintah untuk tidak mengesahkan daftar kepengurusan PAN di bawah kepemimpinan Zulkifli Hasan periode 2020-2025.
"Jangan disahkan dulu karena segera kami ada tim yang sudah memberi tahu saya membawa sebuah bukti yang cukup lengkap," kata Amien dalam video tersebut, Rabu (26/2). "Bagaimana yang sesungguhnya terjadi, apa yang terjadi pada Kongres di Kendari itu."
Tak cukup sampai di situ, Amien juga membeberkan bahwa menjelang pelaksanaan Kongres V PAN, DPP di bawah kepemimpinan Zulkifli sudah melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Misalnya terkait pelanggaran aturan dan pembentukan kepanitiaan.
"Banyak sekali pasal-pasal AD/ART yang dilanggar. Kemudian SC-nya (panitia pelaksana kongres) pun juga tidak begitu adil," lanjut Amien. "Bahkan 100 persen OC itu dari, katakanlah, kubunya Zul Hasan. Jadi ini kejanggalan."
Terkait pelaksanaan Kongres yang sempat diwarnai aksi kericuhan, Amien melihat suasana tak ubahnya kongres teroris. Ada lebih dari seribu personel polisi dikerahkan untuk mengawal jalannya kongres tersebut. Padahal, jumlah peserta kongres yang punya hak pilih tak lebih dari setengah dari jumlah tersebut.
"Saya enggak menyalahkan polisi, tapi ini agak berlebihan," tutur Amien. "Peserta kongres yang punya hak pilih itu 590, yang datang polisinya 1.300 (orang), seolah-olah satu orang diawasi dua polisi."
Mantan Ketua Umum PAN tersebut juga menyoroti tidak adanya laporan pertanggung jawaban pengurus 2015-2020. "Kemudian cuma ditutup, pembukaan tanggal 10 Februari malam, kemudian tanggal 11 sudah selesai. Yang penting sudah ganti pemilihan, ketok palu, kemudian formatur tunggal," kata mantan ketua umum PP Muhammadiyah tersebut.
(wk/zodi)
