Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Anwar Abbas menilai jika rencana pemindahan ibu kota harusnya menjadi hal besar yang mana seluruh rakyat Indonesia harus tahu.
- Zodiak Yanuarita
- Senin, 02 Maret 2020 - 11:47 WIB
WowKeren - Dalam rencana pembangunan infrastruktur di ibu kota negara yang baru, pemerintah akan melibatkan puluhan investor, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta agar pemerintah bisa bersifat transparan terkait investasi tersebut.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI Anwar Abbas mengatakan jika memang benar nantinya pemerintah akan melibatkan 30 investor tersebut, ia meminta agar jangan sampai ibu kota baru nantinya justru dikuasai oleh orang asing. "Kalau yang terakhir ini yang terjadi tentu hal tersebut akan sangat-sangat kita sesalkan," kata Anwar dilansir CNN Indonesia, Senin (2/3).
Sebab menurutnya, selama ini pemerintah kurang bersifat terbuka dalam menginformasikan strategi pemindahan ibu kota. Padahal menurut Anwar, rencana pemindahan ibu kota harusnya menjadi hal besar yang mana seluruh rakyat Indonesia harus tahu. Misalnya terkait alasan mengapa ibu kota perlu dipindahkan, apakah kondisi lahan yang akan dijadikan sebagai lokasi ibu kota yang baru aman dari bencana dan sebagainya.
"Untuk itu semestinya rakyat tahu secara baik alasan-alasan mengapa dipindahkan," jelas Anwar. "Kemana dipindahkan, tanah yang akan dibangun untuk ibu kota baru tersebut punya siapa? Apakah aman dari bencana alam seperti gempa bumi dan banjir?"
Karena tak sedikit investor asing yang bakal terlibat dalam pembangunan ibu kota baru tersebut, Anwar khawatir jika para cukong tersebut justru akan mengeruk keuntungan hingga menguasai ibu kota baru nantinya. "Karena selama ini yang kita tahu bila investor sudah mau berinvestasi maka tentu keuntungannya sudah terang benderang dan akan lebih banyak jatuh ke tangan mereka," tegasnya.
Hal senada sebelumnya pernah dikhawatirkan oleh Partai keadilan Sejahtera. Sekretaris Bidang Ekuintek Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Handi Idris menilai bahwa pemerintah tengah mengambil risiko besar dengan melibatkan asing dalam pembangunan ibu kota baru.
(wk/zodi)
