Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, mengaku telah membahas draf RUU Omnibus Law Cipta Kerja tersebut bersama Presiden Joko Widodo.
- Bertilia Puteri
- Jumat, 13 Maret 2020 - 09:50 WIB
WowKeren - Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang masih digodok oleh pemerintah diketahui menuai gelombang penolakan. Untuk mengatasi hal tersebut, baik pemerintah maupun DPR hendak menggencarkan sosialisasi Omnibus Law. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya miskomunikasi di masyarakat soal Omnibus Law.
Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, lantas menyatakan siap membantu pemerintah dalam melakukan sosialisasi isi draf RUU Omnibus Law. Pria yang akrab disapa Gus Yaqut tersebut menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut bertujuan untuk menyamakan perspektif masyarakat dan pemerintah terhadap Omnibus Law.
"Kami berniat membantu pemerintah, bagaimana agar Omnibus Law bukan hanya sesuai dengan perspektif pemerintah, tapi ini rakyat, publik, masyarakat juga merasakan keinginan yang sama," tutur Gus Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (12/3) kemarin. "Supaya match saja, supaya cocok."
Lebih lanjut, Gus Yaqut mengaku telah membahas draf RUU tersebut bersama Presiden Joko Widodo. GP Ansor sendiri nantinya akan membantu menyampaikan kekurangan serta kelebihan Omnibus LAw. Gus Yaqut sendiri menilai bahwa gelombang penolakan muncul karena kurangnya sosialisasi terhadap Omnibus Law.
"Intinya Omnibus Law yang kontroversial ini hanya kurang cara mensosialisasikan ke publik," ungkap Gus Yaqut. "Publik harus disosialisasikan sebenarnya apa Omnibus Law itu."
Selain itu, Gus Yaqut juga mengungkapkan bahwa Omnibus Law Cipta Kerja dinilai tak akan mengganggu kepentingan masyarakat yang telah bekerja melainkan fokus pada yang belum bekerja. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari Jokowi sendiri.
"Jadi beberapa hal yang selama ini menjadi rasa penasaran kami terjawab," pungkas Gus Yaqut. "Kami juga akan diskusi terus menerus dengan pihak istana untuk memberikan masukan terkait Omnibus Law."
Diketahui, gelombang penolakan Omnibus Law salah satunya datang dari kaum buruh. Jutaan kaum buruh bahkan siap untuk melakukan mogok kerja apabila Jokowi masih memaksakan pengesahan RUU Omnibus Law.
(wk/Bert)