Sebelumnya, Ketua Komisi C DPR Syaiful Huda menyebut jika UN 2020 untuk tingkat SD hingga SMA akan ditiadakan. hal itu tak lepas dari perkembangan kondisi wabah corona di Indonesia.
- Zodiak Yanuarita
- Selasa, 24 Maret 2020 - 13:14 WIB
WowKeren - Penyebaran virus corona di Indonesia telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Berbeda dari satu atau dua pekan sebelumnya, jumlah pasien positif corona bahkan telah melebihi angka 500.
Kondisi ini pun turut berdampak pada jadwal pelaksanaan Ujian Nasional. Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan tiga opsi terkait hal itu.
"Situasi ini membawa dampak pada rencana ujian nasional tahun 2020," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait pelaksanaan UN 2020 melalui siaran akun Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (24/3). "Oleh sebab itu harus segera diputuskan dan ada tiga opsi yang dapat dipilih."
Opsi yang pertama yakni pemerintah akan tetap melaksanakan Ujian nasional di tengah wabah tersebut. Lalu opsi lain yakni menunda atau meniadakan sama sekali agenda tahunan tersebut. "Pertama, apakah UN tetap dilaksanakan, kedua, apakah UN ditunda waktunya, atau ketiga, ditiadakan sama sekali," tutur Kepala Negara.
Jokowi meminta apapun kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah nantinya terkait UN, tidak akan merugikan jutaan peserta didik. Pasalnya, ada 8,3 juta siswa dari 106 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia yang seharusnya mengikuti UN 2020.
"Prinsip utama yang harus kita pegang adalah kebijakan ini bisa kita ambil tapi jangan sampai merugikan hak dari 8,3 juta siswa," tutur Jokowi. "Yang harusnya mengikuti UN yang diadakan."
Sebelumnya, Ketua Komisi C DPR Syaiful Huda menyebut jika UN 2020 untuk tingkat SD hingga SMA akan ditiadakan. Kesepakatan itu didapat usai menggelar rapat via online bersama Mendikbud Nadiem Makarim dan beberapa orang lainnya. Adapun UN dijadwalkan akan dilangsungkan pada 30 Maret 2020 mendatang untuk SMA, sedangkan UN SMP akhir April 2020.
"Dari hasil rapat konsultasi DPR dan Kemendikbud, disepakati jika pelaksanaan UN SMP dan SMA ditiadakan," tutur Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda, dilansir Antara pada Selasa (24/3). "Untuk melindungi siswa dari Covid-19."
(wk/zodi)
