Sandiaga Uno Harap Pilkada Serentak Diundur, Usulkan 2 Pilihan Ini
Twitter
Nasional
Pilkada 2020

Sebagai informasi, pemerintah dan DPR telah menetapkan Pilkada Serentak 2020 tetap digelar pada Desember 2020 lantaran tidak ada yang bisa menjamin kapan pandemi corona akan berakhir.

WowKeren - Sandiaga Uno berharap agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 bisa diundur hingga tahun 2021. Pasalnya, pandemi corona (COVID-19) kini masih melanda Indonesia.

"Ini 270 (kabupaten/kota dan provinsi yang akan pilkada), seandainya bisa ditunda atau dilakukan penghematan secara fundamental yang harus mengubah beberapa regulasi karena kita harus kurangi potensi manusia berinteraksi secara fisik," jelas Sandiaga pada Senin (8/6) hari ini. "Dan kalau ke TPS itu pasti ada interaksinya, apalagi di daerah-daerah padat seperti di Kota Surabaya."

Menurut Sandiaga, ada 2 pilihan yang dapat dilakukan tentang Pilkada Serentak ini. Yang pertama adalah adaptasi dengan new normal atau tatanan hidup baru. Lalu yang kedua adalah menunda pelaksanaan hingga 2021.

"Kalau masih belum bisa adaptasi dengan new normal, masih dengan model seperti dulu, orang datang pengumpulan, orang kampanye, seperti itu yang berbahaya," terang Sandiaga. "Kita jangan mengambil risiko, kita mungkin tunda sampai bulan... 2021. Toh juga pemerintah masih kesulitan dana. Ada dana pemerintah yang sedikit-sedikit."

Lebih lanjut, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut menilai bahwa dana yang ada kini seharusnya difokuskan untuk membantu masyarakat. Terlebih untuk mereka yang terdampak pandemi corona.


"Mestinya dibagikan kepada rakyat karena rakyat sekarang berdasarkan survei kemarin di survei Indikator, masyarakat menginginkan bantuan langsung dan sembako," ujar Sandiaga. "Jadi mestinya pemerintah bisa menganggarkan itu."

Sebagai informasi, pemerintah dan DPR telah menetapkan Pilkada Serentak 2020 tetap digelar pada Desember 2020 mendatang. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, kampanye untuk Pilkada dapat digelar menggunakan media sosial untuk mencegah penularan virus corona.

"Kampanye kita ubah agar kampanyenya tidak langsung, menggunakan sosial media, ada pertemuan terbatas dengan physical distancing," ujar Tito pada 1 Juni 2020 lalu. "Tapi enggak ada kampanye jorjoran, kampanye akbar."

Menurut Tito, Pilkada Serentak tetap digelar tahun ini lantaran tidak ada yang bisa menjamin kapan pandemi corona akan berakhir. Apabila jabatan kepala daerah telah habis namun penggantinya masih belum terpilih, maka akan timbul masalah.

"Kenapa Pilkada enggak ditunda 2021 saja? Apakah problem COVID-19 pada 2021 ini selesai? Siapa bisa jamin? Enggak ada," pungkas Tito. "Terus enggak bisa jamin mau kapan, mundur 2022 siapa yang bisa jamin, ada waktunya kepala daerah ini berhenti masa jabatannya dan sementara diganti Plt (Pelaksana Tugas). Plt tidak memiliki kewenangan penuh dan tidak bisa mengandalkan di bawah Plt. Kita perlu kepemimpinan power penuh."

(wk/Bert)

You can share this post!

Related Posts