WowKeren - Jepang menjadi salah satu negara maju yang terdampak oleh pandemi virus corona (COVID-19). Tak hanya di sektor ekonomi seperti lapangan kerja yang menurun dan angka pengangguran yang meningkat, Pemerintah Jepang mengungkapkan kekhawatiran baru terkait rendahnya angka kelahiran di Negeri Sakura tersebut akibat pandemi yang belum usai ini.

Dikutip dari Japan Today, angka kelahiran di Jepang turun hingga di bawah 900.000 pada tahun lalu untuk pertama kalinya. Hal ini membuat populasi pekerja di negeri sakura tersebut makin menurun di saat pengeluaran jaminan sosial untuk menutupi biaya para pensiunan dan biaya kesehatan lansia meningkat karena tingginya populasi lansia.

"Beberapa survei yang dilakukan oleh sektor swasta bahkan memprediksi bahwa angka kelahiran akan menurun hingga di bawah 700.000 pada tahun depan akibat dampak virus corona. Ini benar-benar keadaan darurat,” ujar salah satu anggota Partai Liberal Demokrat, Masaji Matsuyama, yang dipercaya untuk menangani masalah turunnya angka kelahiran antara 2017 dan 2018.

Angka kelahiran yang kian menurut tentunya membuat pemerintah setempat melakukan berbagai cara, seperti membangun lebih banyak pra sekolah untuk memfasilitasi para ibu pekerja dengan memberikan lebih banyak keuntungan bagi anak serta mengurangi biaya pemeriksaan pra-kelahiran. Sayangnya, cara tersebut tidak membuahkan hasil.

Sebelumnya, angka kelahiran pada 1947 sempat naik hingga menyentuh angka 4,54 namun pada tahun 2005 angka kelahiran kembali turun menjadi 1,26. Pada 2015 juga sempat terjadi kenaikan hingga 1,45 namun kembali mengalami penurunan menuju 1,36 pada 2019.

"Negara harus menunjukkan pada publik bahwa masalah ini serius,” ujar Matsuyama yang juga menjadi ketua LDP Policy Board di majelis tinggi. Menurutnya, “aturan keras” sangat dibutuhkan untuk memotivasi anak muda Jepang untuk memiliki dan membesarkan anak.

Salah satu langkah yang diminta Matsuyama adalah menyediakan minimal 1 juta Yen (sekitar Rp 140.744.272) untuk setiap anak yang lahir, yang merupakan salah satu dari sekumpulan proposal yang disusun pada bulan April oleh dewan yang bertugas menangkal penurunan angka kelahiran.

Sementara itu, Makiko Nakamuro, seorang profesor di Keio University Tokyo, mengatakan bahwa pemerintah harus “membalikkan cara berpikir mereka” dan mulai mengalokasikan lebih banyak budget bagi pendidikan dan anak-anak jika ingin meningkatkan angka kelahiran.

"Berdasarkan data dari Organization for Economic Cooperation and Development, proporsi pengeluaran Jepang untuk pendidikan umum ada di tingkat terendah di antara negara maju lain,” ujar Nakamuro di interview terpisah. “Pemerintah juga seharusnya meningkatkan angka pra sekolah di Jepang."

Menurut Nakamuro, sekitar 20 tahun yang lalu, pra sekolah dapat membantu keluarga yang berpendapatan rendah. "Biaya pra sekolah ditentukan berdasarkan pendapatan orang tuanya,” imbuhnya.

Sementara itu, kabinet telah menyetujui pedoman kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kelahiran menjadi 1,8 dan menyerukan penyediaan lebih banyak dana publik untuk perawatan kesuburan bagi orang-orang akan menikah di kemudian hari. Pedoman kebijakan ini juga akan meningkatkan nilai tunjangan bagi para ayah yang mengambil cuti untuk mengurus anak mereka dan lebih banyak keuntungan bagi anak.

Meski begitu, para birokrat skeptis apakah negara dapat mengamankan keuangan merek untuk menerapkan langkah-langkah tersebut karena pandemi virus corona yang memberikan pukulan telak bagi kas negara. "Sumber daya finansial sama sekali tidak terlihat,” ujar salah satu pejabat pemerintah yang terlibat dalam usaha peningkatan angka kelahiran Jepang.