Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara dan memberikan pesan ini kepada jajarannya setelah banyak perkantoran menjadi klaster penyebaran virus corona.
- Ruth Meliana
- Selasa, 01 September 2020 - 11:17 WIB
WowKeren - Klaster perkantoran belakangan ini kerap bermunculan di tengah situasi new normal pandemi virus corona. Tak sedikit lingkungan kerja perkantoran, baik milik swasta maupun pemerintah yang sudah menjadi tempat penularan COVID-19.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku cukup khawatir dengan munculnya klaster corona di kantor Kemendagri. Ia lantas berpesan kepada jajarannya untuk terus waspada dan menjalankan protokol kesehatan COVID-19 demi mencegah penularan virus.
“Untuk itu tolong rekan-rekan Eselon I ataupun pejabat lainnya, yang memiliki otoritas dan kewenangan untuk mengelola komponen masing-masing,” ujar Tito seperti dilansir dari Okezone, Senin (31/8). “Agar betul-betul bisa secara konsisten dan terus-menerus melakukan langkah-langkah pencegahan dan penularan COVID-19 di lingkungan kerja kita, baik di kantor Kemendagri, BNPP, maupun IPDN.”
Adapun data-data tambahan klaster berasal dari laporan Gugus Tugas COVID-19. Klaster yang dilaporkan banyak yang berasal dari perkantoran dan bahkan juga di lembaga pendidikan.
Mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) ini juga meminta anak buahnya untuk melakukan sosialisasi terkait pentingnya penerapan protokol kesehatan COVID-19. Selain itu, ia juga meminta jajarannya untuk saling memberikan edukasi satu sama lain terkait penularan hingga cara penanganan virus corona.
”Yang paling penting bagi saya adalah tolong ini disosialisasikan kepada jajaran di bawah masing-masing,” ujar Tito. “Agar seluruh ASN di lingkup Kemendagri, BNPP, dan IPDN mengerti apa itu COVID-19.”
Dalam kesempatan ini, Tito turut menanggapi adanya pernyataan dari sejumlah pihak yang menyebut jika Kemendagri sudah seperti dokter dalam menjelaskan virus corona. Ia membantah hal tersebut dan mengatakan jika Kemendagri hanyalah pihak pengambil keputusan. Hal tersebut membuat kementeriannya harus mengetahui segala fakta terbaru seputar COVID-19.
“Setiap pengambil kebijakan publik sebelum mengambil kebijakan yang akan mempengaruhi publik wajib untuk mengetahui permasalahannya,” jelas Tito. “Semakin banyak, makin detil kita tahu permasalahan itu akan semakin baik,sehingga keputusan atau pengambilan kebijakan publiknya akan tepat, saat problem COVID-19.”
(wk/lian)
