Pemerintah Dinilai Salah Langkah Tangani Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19
Nasional

Pemerintah telah menggelontorkan anggaran yang tak kecil untuk untuk memulihkan ekonomi namun alokasi dana lebih banyak untuk menunjang sisi pasokan bukannya permintaan

WowKeren - Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk menangani pandemi COVID-19. Termasuk dalam sektor perekonomian, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menjaga agar ekonomi dalam negeri tidak semakin terpuruk.

Namun rupanya, langkah pemerintah juga tak lepas dari kritik. Ekonom Senior Indef Aviliani menilai pemerintah telah mengambil salah langkah dalam menjaga ekonomi akibat tekanan corona.

Pemerintah memang telah menggelontorkan anggaran yang tak kecil untuk untuk memulihkan ekonomi nasional. Namun, Aviliani menyebut jika alokasi dana lebih banyak digelontorkan untuk menunjang sisi pasokan bukannya permintaan.

Langkah ini bagai menegakkan benang basah. Pasalnya, di tengah kondisi seperti sekarang ini yang mendesak untuk diperbaiki agar ekonomi tetap terjaga adalah daya beli masyarakat. Pandemi COVID-19 membuat banyak masyarakat yang menurun penghasilannya bahkan kehilangan mata pencaharian hingga berbuntut pada anjloknya daya beli.


"Rata-rata dalam sektor usaha mulai konsolidasi, belum butuh dana saat ini. Takutnya, begitu dipaksakan dari sisi pasokan, tidak menunjukkan efek positif," kata Aviliani seperti dilansir CNN Indonesia, Rabu (2/9). "Malah bisa menimbulkan efek yang negatif. Maka saat ini masalahnya lebih pada sisi permintaan sampai akhir tahun."

Pemerintah telah menggelontorkan dana setidaknya Rp 695,2 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Rp 491,3 triliun di antaranya digunakan untuk menopang sisi pasokan. Sedangkan sisanya untuk memberikan bantuan sosial.

Jika dana PEN memang akan dicairkan alam bentuk bantuan kredit, Aviliani menilai dampak yang dirasakan bisa jadi akan kurang efektif. Hal ini terjadi jika pelaku usaha belum membutuhkan modal sehingga dana hanya akan menumpuk menjadi kredit macet di kemudian hari.

Lebih lanjut, ia menyebut jika pemerintah memiliki waktu kurang dari satu bulan untuk mengubah strategi agar pertumbuhan ekonomi RI membaik di kuartal berikutnya. "Masalahnya adalah ketika tidak ada permintaan, tapi bank diminta menyalurkan kredit, yang ada kanibalisme. Hanya mengambil kredit dari bank lain atau menambah kredit yang ada tapi 2 tahun lagi jadi kredit macet," pungkasnya.

(wk/zodi)

Follow Berita WowKeren.com di Google News

You can share this post!

Berita Terkait