Koordinator protokol keamanan untuk pandemi virus corona (COVID-19) di Malaysia juga mengatakan bahwa orang-orang yang dikarantina masih dapat menggunakan hak suaranya.
- Luthfiatun Nisa
- Rabu, 23 September 2020 - 13:47 WIB
WowKeren - Menteri Senior Pemerintahan dan Pertahanan Malaysia, Ismail Sabri Yaakob, menyatakan bahwa penduduk yang positif terinfeksi virus corona (COVID-19) dilarang memberikan suara dalam pemilihan umum Negara Bagian Sabah yang dihelat pekan ini.
Dilansir dari CNN pada Rabu (23/9), Ismail yang juga dipercaya menjadi koordinator protokol keamanan untuk pandemi virus corona di Malaysia mengatakan bahwa orang-orang yang dikarantina masih dapat menggunakan hak suaranya.
Kendati demikian, Ismail mengatakan para pemilih harus terlebih dahulu mendaftar ke Dinas Kesehatan setempat dan akan ditemani oleh petugas kesehatan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). "Area pemungutan suara khusus disediakan bagi mereka yang memiliki gejala (seperti flu)," katanya.
Pemungutan suara negara bagian Sabah akan diadakan pada Sabtu (26/9) mendatang setelah periode kampanye 14 hari yang dimulai pada 12 September. Pemungutan suara awal yang melibatkan 16.800 lebih tentara dan polisi berlangsung pada hari ini, karena pria dan wanita ini akan bertugas pada hari pemungutan suara Sabtu mendatang.
Di sisi lain, Kepala Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM), Abdul Hamid Bador, mengambil tindakan yang lebih tegas dengan mengatakan bahwa 270 polisi tidak akan diizinkan untuk memilih karena mereka berada sedang dikarantina COVID-19.
Penyelenggaraan pemungutan suara di Sabah ini telah membuat khawatir beberapa pengamat karena telah terjadi lonjakan infeksi virus di negara bagian itu dalam beberapa pekan terakhir. Meski begitu, Ismail mengatakan bahwa protokol ketat diberlakukan untuk menghindari klaster infeksi saat pemungutan suara di Sabah.
Ismail mengatakan Komisi Pemilihan Umum juga telah menyediakan waktu yang berbeda bagi calon pemilih untuk memberikan suara, guna menghindari antrean dan masa tunggu yang lebih lama. "Mereka yang tidak bisa memenuhi slot waktu yang diberikan tetap bisa memilih, tapi kami mendorong masyarakat untuk tetap berpegang pada slot waktu yang diberikan untuk menghindari kepadatan (di TPS)," ujarnya.
(wk/luth)
