Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah membuat kondisi Indonesia makin kacau karena memicu aksi demo besar-besaran, kenapa Presiden Jokowi tetap bungkam?
- Ruth Meliana
- Kamis, 08 Oktober 2020 - 08:00 WIB
WowKeren - Situasi yang terjadi di Indonesia saat ini terlihat semakin kacau akibat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Pasalnya, pengesahan RUU Ciptaker tersebut telah memicu gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran di sejumlah wilayah Tanah Air.
Pengesahan RUU Ciptaker oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut seolah memperparah kondisi Indonesia yang tengah berjuang melawan krisis akibat pandemi virus corona. Terlebih, aturan dalam UU itu seolah semakin merugikan para pekerja, khususnya kaum buruh.
Selain demo dari buruh dan mahasiswa, UU Ciptaker juga mengalami penolakan keras dari sejumlah organisasi masyarakat besar, seperti PP Muhammadiyah dan PBNU. Gelombang penolakan keras juga terus dilontarkan rakyat dengan lantang melalui media sosial sehingga kerap menjadi trending topic.
UU Cipta Kerja sendiri diketahui merupakan usulan dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Namun di tengah protes besar-besaran saat ini, keberadaan Jokowi dipertanyakan karena ia masih tetap bungkam terkait UU Ciptaker hingga sekarang.
Baik melalui media sosial maupun pidato resminya, Jokowi masih belum menanggapi sedikit pun terkait kontroversi pengesahan UU Ciptaker. Presiden RI Ke-7 ini justru terpantau lebih fokus dalam membahas mengenai perkembangan pertanian, khususnya proyek Food Estate diunggahan Instagram terbarunya.
Padahal, kontroversi mengenai pengesahan RUU Ciptaker ini telah terjadi sejak disahkan pada Senin (5/10) lalu. Kini sudah tiga hari berlalu, Jokowi terpantau masih tetap bungkam mengenai UU Cilaka tersebut. Keberadaan presiden tentunya dipertanyakan mengingat Jokowi biasanya selalu memberikan keterangan pers dari Istana Negara setiap hari.
Sejauh ini, respons mengenai pro kontra Omnibus Law dari pemerintahan hanya disampaikan oleh sejumlah menteri Jokowi. Menteri Koordinator Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto dan dan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah telah menyampaikan pandangannya masing-masing mengenai pengesahan RUU Ciptaker.
Adapun alasan Jokowi untuk menyusun Omnibus Law demi menyederhanakan sejumlah kendala regulasi yang ada, agar realisasi investasi di dalam negeri meningkat. Hal ini karena Omnibus Law akan menjadi salah satu undang-undang besar dengan menggabungkan sejumlah UU menjadi satu.
(wk/lian)
